Mataram (Inside Lombok) – Ombudsman RI perwakilan NTB menerbitkan laporan tentang dugaan maladministrasi di Unit Layanan Paspor (ULP) Kabupaten Lombok Timur. Praktek percaloan dalam pembuatan paspor ini menjadi sorotan, hingga Kantor Imigrasi Mataram yang menaungi ULP Lombok Timur diminta menutup akses pihak ketiga atau calo agar tidak terjadi kasus serupa.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menjelaskan menutup akses calo ini harus dilakukan oleh Kantor Imigrasi Mataram agar tidak ada lagi praktek-praktek serupa, yang mana para calo ini bisa mengakses dan mempengaruhi pelayanan yang diberikan di ULP Lombok Timur.
“Yang sekarang kita dorong, kawan-kawan imigrasi memperbaiki sistem, menutup akses orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apapun namanya, mau calo atau biro, tutup aksesnya,” ungkap Adhar, Kamis (11/8).
Beberapa waktu lalu Kantor Imigrasi Mataram juga telah melakukan inspeksi mendadak ke ULP Lombok Timur. Petugas telah turun ke lapangan untuk mendalami dugaan praktik percaloan di fasilitas tersebut.
Kantor Imigrasi Mataram langsung melakukan tindakan tegas dalam menanggulangi permasalahan ini. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Adhar menyebut Kantor Imigrasi Mataram telah melakukan mutasi pegawai di ULP Lombok Timur. “Sekarang ini dari 5 pegawai, 4 sudah di mutasi bahkan dari penanggung jawab ULP sudah di mutasi.“ paparnya.
Menurutnya, jika dibiarkan dampak buruk percaloan di ULP Lombok Timur jadi terlihat seperti memfasilitasi pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal.
“Kalau prosesnya (pengurusan administrasi, Red) di Imigrasi itu baik, lancar, cepat murah dan dengan syarat-syarat pelayanan publik itu, insyaallah mereka (PMI) tidak mau pilih yang di luar (calo),” jelasnya. (dpi)
