Mataram (Inside Lombok) – Antisipasi bencana alam yang rawan terjadi terutama pada musim hujan harus dilakukan oleh semua pihak. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan langkah antisipasi, di mana Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram juga telah membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB).
Ketua FPRB, H. Didi Sumardi mengatakan pembentukan forum tersebut merupakan amanah undang-undang. Sehingga tidak saja di Kota Mataram, keberadaan forum tersebut juga sudah tersebar di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.
“Amanat dari Undang-Undang nomor 24, tentang penanggulangan bencana. Semua daerah diwajibkan untuk membentuk FPRB,” katanya.
Dalam FPRB ini melibatkan semua unsur termasuk dari media. Karena penanganan bencana tidak saja dilakukan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) melainkan juga semua OPD lainnya. “Ini kan multi dan lintas stakeholder. Hampir semua keseluruhan terlibat dan dunia usaha hingga lembaga yang konsen terhadap kebencanaan,” ujar Didi.
Keberadaan forum ini nantinya akan memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Edukasi ini nantinya akan menjadikan masyarakat lebih tangguh sehingga risiko dari bencana yang terjadi bisa berkurang.
“Risiko itu seperti jiwa, harta, sarana prasarana dan risiko lainnya. Sehingga bisa diminimalisir. Ketangguhan itu yang kita harapkan. Karena hakikat dari penanganan dan penanggulangan itu melekat pada diri seseorang,” tegasnya.
Didi menegaskan, keberadaan FPRB bukan karena potensi bencana yang cukup besar, melainkan semua daerah memiliki potensi kebencanaan masing-masing. “Tidak ada kabupaten/kota itu yang nol bencana. Sehingga forum PRB ini bisa membantu pemerintah,” ucapnya.
Bencana yang kerap terjadi di Kota Mataram yaitu seperti banjir, angin puting beliung hingga gempa bumi. Hujan lebat dan angin kencang yang terjadi juga kerap mengakibatkan pohon tumbang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, jumlah pohon tumbang pada November lalu sekitar 10 batang. (azm)
