Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah merencanakan impor beras sebanyak 2 juta ton hingga akhir 2023. Merespon rencana itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB dengan tegas menyatakan menolak ada beras impor masuk ke NTB.
Kepala Distanbun NTB, H. Fathul Gani mengakui impor beras itu merupakan rencana pemerintah, dalam hal ini Bapanas yang mengajukan atau mengarahkan Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton sampai dengan tutup tahun.
“Ini kita sampaikan bahwa NTB belum berpikir menerima. Secara tegas, kalau bisa tidak ada beras impor yang masuk NTB. Karena dari tahun ke tahun ini NTB ini surplus,” ungkap Gani yang ditemui di ruangannya, Rabu (29/3).
Jika melihat kebutuhan beras NTB ada 500-600 ribu ton dengan produksi cukup besar. Apalagi NTB menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Pada 2022 saja sesuai dengan angka BPS produksi 900 ribu ton, artinya ada surplus ketersediaan beras dari kebutuhan.
“Ada surplus 200-300 ribu ton, itu artinya kita bisa menopang kebutuhan daerah lain. Itu yang menjadi prinsip kami mengapa beras impor, tidak masuk ke NTB,” katanya.
Jika masuk pun beras impor ke NTB, tentunya akan mengganggu keseimbangan produktivitas gabah dan beras NTB. Saat ini di NTB tengah berlangsung musim panen raya. Puncaknya sekitar April 2023, pada masa panen raya ini petani harus menikmati harga yang layak atas hasil produksinya.
“Harga gabah berkisar antara Rp5.200 per kilogram (kg), sampai Rp5.700 per kg. Biarkan dululah petani menikmati hasil produknya dengan harga yang bagus. Kalau beras impor masuk, ini bisa mengganggu lagi harga yang diterima petani,” tuturnya.
Pasalnya ketika beras naik, di satu sisi petani sedang menikmati kenaikan harga. Karena petani ini selalu diposisikan nilai tawarnya rendah. Pemerintah harus tetap komitmen menjaga kesejahteraan petani. Karena itu, kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) diharapkan bijak penyebaran beras impor, kecuali NTB.
“Kita tidak ada bersurat (penolakan beras impor), tapi yang jelas pemerintah sudah punya peta untuk daerah-daerah mana saja yang menerima beras itu,” pungkasnya. (dpi)
