Mataram (Inside Lombok) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah mempertajam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 termasuk di bidang pendidikan.
PLT Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Didik Darmanto saat forum konsultasi publik rancangan awal RPJPN 2025-2045 di Mataram, Rabu (21/6/2023) mengatakan, salah satu sasaran Indonesia emas 2045 adalah meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui transformasi di bidang pendidikan dengan pendidikan berkualitas yang merata.
“Bila kita bicara tentang pendidikan berkualitas yang merata maka dapat kita sampaikan bahwa pendidikan kita masih menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya.
Tantangan tersebut, lanjutnya adalah isu strategis karena bukan hanya masalah kualitas pendidikan yang masih rendah. Namun persoalan yang paling mendasar yakni akses dan partisipasi pendidikan. Jika dilihat dari data yang ada, selama 17 tahun pembangunan pendidikan yang telah dilakukan, rata-rata lama sekolah hanya meningkat 1,78 tahun. Begitu pula dengan kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, baik itu kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan tentang status sosial ekonomi.
“Tapi kesenjangan itu terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu,” katanya. Sementara terkait dengan kualitas pendidikan, salah satu indikator yang dilihat adalah studi Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di bawah kompetensi standar minimal.
Pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas dan kuantitas guru. Sejauh ini distribusi guru belum merata dan kurang dari 50 persen guru yang sudah sertifikasi meski menyandang gelar sarjana pendidikan. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum memiliki layanan seluler 4G. Dengan tidak ada layanan ini, menyebabkan siswa kesulitan mengakses layanan belajar mengajar yang berbasis digital. Kondisi terparah adalah saat pandemi Covid-19 melanda. Banyak siswa yang yang mengalami learning loss karena proses belajar mengajar dilakukan melalui online. Tapi banyak siswa yang tidak bisa mengaksesnya karena tidak adanya jaringan internet.
“Data saat ini, masih ada sekitar 3.600 sekolah yang belum teraliri listrik. Dan 27 ribu sekolah belum tersambung internet. Bila ingin kembangan inovasi teknologi pendidikan ini harus diatasi,” tandasnya.
Dia mengatakan, dengan adanya sejumlah isu strategis tersebut, pembangunan pembangunan pendidikan tahun 2045 bercita-cita untuk mewujudkan SDM yang unggul, berdaya saing dan sejahtera. Dengan indikator di antaranya rata-rata nilai PISA ditargetkan naik. Di mana, membaca naik menjadi 485 persen, matematika menjadi 490 persen dan sains 487 persen. Kemudian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun menjadi 12 tahun dan harapan lama sekolah menjadi 14,81.
Ada empat upaya super prioritas yang akan dilakukan pemerintah untuk pendidikan berkualitas yang merata, yakni percepatan wajib belajar 13 tahun, yakni satu tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Selanjutnya peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM termasuk pemanfaatan dan abadi pendidikan. Kemudian restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan serta peningkatan dan perluasan konektivitas didukung infrastruktur TIK untuk pendidikan inklusif dan merata.
Forum konsultasi publik rancangan awal RPJPN 2025-2045 tersebut turut didukung oleh program Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI). Direktur Program INOVASI Mark Haward menilai bahwa pelibatan INOVASI dalam kegiatan tersebut sejalan dengan fokus INOVASI yang fokus pada sektor pendidikan.
Indonesia saat ini sedang menuju perkembangan pendidikan yang terus mengalami peningkatan. Khususnya setelah adanya berbagai kebijakan nasional, termasuk untuk program pendidikan karakter.
” Kami juga mengapresiasi karena Bappenas libatkan publik untuk mempertajam rancangan awal RPJMN bidang pendidikan untuk pencapaian Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kegiatan jaring aspirasi untuk arah pendidikan tahun 2045 tersebut, Bappenas menghadirkan tiga narasumber penanggap, yakni YPH PPD Universitas Hamzanwadi, H. Khirjan Nahdi, Dosen Universitas Multimedia Nusantara Serpong, Doni Koesoema Albertus serta Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, Billi Mambasar.
H. Khirjan mengatakan, dalam pembangunan sektor pendidikan, semua pihak baik itu para ahli, praktisi, pengampu kebijakan harus sepakat bahwa konsep pendidikan yang sebenarnya adalah perubahan perilaku yang lebih baik dalam karakter, intelektualitas dan kecakapan hidup. Hal ini akan melahirkan formulasi pendidikan dan tindakan yang sejalan.
Dia juga memberikan catatan bahwa pemerintah harus menyusun profil distribusi atau pemerataan guru baik itu kompetensi, kebutuhan wilayah dalam daerah dan kesesuaian sekolah beserta keunggulannya.
Kemudian pemerintah juga harus memaksimalkan LPTK sebagai kolaborasi yakni tanggung jawab sama dalam peran yang berbeda.
Sedangkan Doni Koesoema Albertus menyampaikan bahwa pendidikan menjadi alat untuk membangun masyarakat Indonesia yang unggul. Pada tahun 2045 Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat yang unggul, yakni sehat, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dan sejahtera. Cerdas dan terpelajar ditunjukkan dengan pendidikan berkualitas yang merata. Rata-rata lama sekolah 12 tahun, skor PISA meningkat serta persentase lulusan pekerja menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi meningkat menjadi 67,88 persen.
Ada beberapa strategi prioritas untuk mencapai hal tersebut, di antaranya adalah akses pendidikan yang harus diselesaikan dan tersedia, mulai dari PAUD hingga usia 18 tahun.
“Masalahnya sekarang masih banyak wilayah yang tidak punya PAUD,” cetusnya.
“Dalam akses pendidikan peran swasta juga tidak boleh dikesampingkan. Jangan dianaktirikan. Diberi porsi dan perhatian. Sekolah rusak juga harus diperhatikan. Sekarang ini ribuan jumlahnya. Harus dipetakan itu. Apalagi data pendidikan yang saat ini masih campur aduk. Jumlah guru saja masih tidak bisa dipetakan,” katanya lagi.
Yang juga tidak kalah penting adalah pemerintah harus membuat kurikulum yang relevan. Sehingga mampu menjawab tantangan dan persoalan pendidikan di masa depan. Jangan lagi kurikulum terus berganti saat pergantian menteri seperti yang terkesan terjadi selama ini.
Adapun penanggap ketiga, Billi Mambasar menekankan agar pemerintah lebih melibatkan pemuda dalam pembangunan. Karena yang terjadi sejauh ini adalah banyak
pemuda yang sudah menyelesaikan pendidikannya di daerah atau negara lain merasa enggan untuk kembali ke negara maupun daerahnya sendiri lantaran takut tidak akan mendapatkan pekerjaan.
“Ini adalah fenomenal yang kami dapati dari hasil survey yang sudah dilakukan. Pemuda kita juga takut karena untuk mendapatkan pekerjaan di daerahnya itu mesti pakai orang dalam,” tandasnya.
Padahal menurutnya, pembangunan yang ideal adalah dengan mengoptimalkan generasi muda yang sudah terdidik.
Forum konsultasi publik rancangan awal RPJPN 2025-2045 di Mataram diikuti oleh ratusan peserta baik secara luring maupun secara daring. Peserta berasal dari unsur akademisi, budayawan, tokoh agama, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berasal dari wilayah timur Indonesia.
Kementerian PPN/Bappenas sedang mempersiapkan RPJPN baru yang mendeskripsikan target dan sasaran pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah, serta dijabarkan sebagai pedoman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (azm)
