Mataram (Inside Lombok) – Ketua Komisi I DPRD NTB, Sirajuddin meminta semua elemen, utamanya penyelenggara pemilu untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Terlebih dalam menekan hal-hal yang mengarah kepada money politik atau politik uang.
Menurutnya, perlu ada upaya-upaya strategis dan pengaturan sanksi tegas untuk hal tersebut. Karena profesionalisme para penyelenggara pemilu sangat diperlukan dalam mewujudkan pemilu serentak 2024 berjalan dengan dinamis.
“Tidak dipungkiri semua pihak yang terlibat atau ambil bagian dalam kontestasi politik untuk mengambil peran dalam memerangi politik uang yang merusak demokrasi. Makanya kita sangat berharap kepada elemen penyelenggara pemilu,” ungkap Sirajuddin, Senin (21/8).
Masyarakat selaku peserta pemilu dalam hal ini juga tidak disuguhkan atau dicekoki dengan cara-cara yang tidak benar, lebih-lebih politik uang. Apalagi berbagai ancaman kepemiluan yang dapat mencederai demokrasi harus diminimalisir sehingga pesta rakyat ini sesuai yang diharapkan.
“Masyarakat sendiri kan tergantung bagaimana dengan pendidikan politik yang kita berikan. Jadi sangat berperan penyelenggara pemilu dan semua pihak untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, pendidikan politik kepada masyarakat yakni bahwa money politic adalah sesuatu yang memang tidak diharapkan di Republik ini. Karena itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel serta tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Sebab hari ini kita ingin keluar dari keterpurukan, bukannya berdiam diri di situ saja,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu NTB, Itratip menegaskan bahwa politik uang adalah persoalan serius yang harus dicegah dan dilawan oleh semua pihak secara bersama. Politik uang ini adalah bagian dari pembusukan pemilu yang berkualitas.
Peserta pemilu dan masyarakat harus memiliki komitmen moral untuk melawan segala macam modus atau varian yang masuk kategori politik uang. “Meski kategori sedang, kami melihat persoalan politik uang ini adalah persoalan serius yang harus dicegah dan dilawan oleh semua pihak secara bersama,” ujarnya.
Untuk itu, Bawaslu NTB gencar melakukan sosialisasi dan literasi politik sebagai upaya pencegahan dan penyadaran masyarakat untuk mengambil peran terdepan melawan politik uang.
“Kita semua pasti berharap menghadirkan kontestasi yang berkeadilan bagi semua kontestan, baik yang bermodal besar atau tidak. Memberikan kesempatan mereka menghadirkan ide dan gagasannya tanpa tersandera oleh ada atau tidaknya isi tas mereka,” imbuhnya. (dpi)
