Lombok Barat (Inside Lombok) – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) diminta gesit menangani puluhan paket proyek yang sudah harus segera dimulai prosesnya. Pasalnya, puluhan proyek itu sampai saat ini bahkan belum dilakukan lelang tender.
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) Setda Lobar, Lalu Agha Farabi mendata ada kurang lebih 62 paket proyek di Lobar tahun ini yang nominalnya mencapai Rp75,6 miliar. Selebihnya, paket proyek lainnya belum masuk pengajuan dari OPD terkait.
“Kita sudah kasih rambu, paling tidak Juni sudah selesai tender,” tegas Agha saat dikonfirmasi belum lama ini. Dirincikan, 62 paket proyek tersebut berada di lima OPD. Terdiri dari Dinas Kesehatan sebanyak 7 paket proyek dengan nilai Rp23 miliar. Dinas PUTR 26 paket dengan nilai Rp38,1 miliar lebih. Kemudian ada Dikbud dengan 25 paket dengan nilai Rp11,07 miliar lebih, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 3 paket dengan nilai Rp1,7 miliar lebih, serta Dispar terdapat 1 paket proyek dengan nilai Rp1,71 miliar lebih.
Agha mengakui, dari puluhan paket proyek tersebut, baru 6 yang sudah proses tender, yakni proyek yang ada di Dinas PUTR. Kata dia, OPD lainnya kemungkinan akan melakukan pengajuan setelah lebaran ini. Sehingga pihaknya memprediksi proses pengajuan lelang akan padat pada pertengahan April ini.
“Khusus untuk paket dari DAK, kita sudah memberikan rambu-rambu kepada OPD yang menangani. Bahwa sesuai Onspam, batas waktunya tanggal 21 Juli harus sudah berkontrak. Sehingga OPD harus berhitung untuk mengejar itu,” bebernya.
Sementara itu, Sekda Lobar, Ilham nengatakan pihaknya sudah mengingatkan agar proses tersebut bisa disegerakan oleh masing-masing OPD. Lantaran, sudah tidak banyak waktu yang dimiliki untuk mengejar target proyek tersebut. Sehingga proses lelang atau tender setidaknya mesti diupayakan bisa dimulai dalam waktu dekat ini. “Waktu kita memang tidak banyak untuk menuju ke akhir tahun. Kami akan segera mendorong teman-teman (OPD, Red) untuk proses sampai ke pelaksanaan tendernya,” tegas Ilham.
Ketika disinggung terkait banyaknya proyek tahun ini yang juga bertepatan dengan tahun politik, terlebih di akhir tahun nanti akan diselenggarakan pilkada, Ilham menyebut seharusnya hal itu bukan sebagai penghalang. Bagaimanapun, kata dia, tupoksi setiap OPD harus tetap berjalan seperti biasa.
Ilham menilai proses pilkada adalah tanggung jawab KPU dan Bawaslu, bukan pada wewenang ASN. “Pilkada bukan urusan kita, jadi tidak bisa kita mengatakan ada proses itu di sana,” tandasnya. (yud)
