Mataram (Inside Lombok) – Debat Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB berlangsung lancar, Rabu (24/10) malam. Tiga pasangan calon beradu gagasan untuk menjadikan NTB menjadi lebih baik, salah satunya di bidang pendidikan.
Isu pendidikan menjadi salah satu sub tema yang diangkat pada debat pertama ini. Pasangan nomor 1, Sitti Rohmi Djalillah – W. Musyafirin mengatakan peningkatkan kualitas pendidikan dimulai dari tenaga pendidik.
“Guru dari sekolah swasta harus menjadi perhatian kita sehingga tidak terfokus pada guru yang ada di sekolah negeri,” ujar Rohmi membuka pernyataan tentang pendidikan. Tenaga pendidik yang masih berstatus honorer menjadi perhatian agar bisa naik status.
Hal ini menurutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru, dan berpengaruh pada peningkatan sektor pendidikan di NTB. “Kami nomor urut 1 memperhatikan dari sisi kompetensinya agar bisa naik tingkat. Untuk kesejahteraannya akan kita perhatikan,” katanya.
Sementara calon gubernur NTB nomor urut 2, Zulkieflimansyah mengatakan persoalan pendidikan dan tingkat kesejahteraan para tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah bersama. “Ini memang tidak mudah menyelesaikan persoalan guru honorer ini,” katanya.
Persoalan guru honorer ini kata Zul sudah ada solusi yang diberikan pemerintah pusat melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Mudah-mudahan dengan perubahan status ini nasib, kesejahteraan dan lain-lain jauh lebih baik di masa yang akan datang,” katanya.
Untuk sekolah swasta, menurutnya memang butuh perhatian khusus. Karena hal ini tergantung dari pengelola yayasan untuk mencari sumber atau alternatif pembiayaan yang lain. “Para bupati kita harus sering berkomunikasi sehingga betul-betul beban ini kita bisa pikul bersama,” ujar Zul.
Terkait isu pendidikan ini, calon gubernur nomor urut 3, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik bisa ditangani melalui anggaran yang ada di pemerintah daerah. Jika pengelolaan keuangan di daerah dilakukan efisiensi dan menghindari pengeluaran yang diluar kewenangan.
“Memang tidak mungkin meningkatkan pendidikan tanpa meningkatkan kesejahteraan anak didik dan tenaga pendidik. Itu prinsip utama dalam pendidikan,” katanya menanggapi pernyataan Rohmi.
Dengan efisiensi anggaran tersebut nantinya pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk pemberian insentif kepada para guru tingkat SMA/SMK baik negeri maupun swasta. “Saya kira pemerintah dan DPRD memiliki keinginan yang sama untuk memberikan kesejahteraan namun ditengah fiskal yang sangat sempit kita perlu melakukan efisiensi,” katanya. (azm)
