Mataram (Inside Lombok) – Pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini jumlah kementerian bertambah. Hal ini disebut akan berpengaruh ke daerah karena nantinya akan disesuaikan dengan aturan yang terbaru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mencontohkan saat ini sudah ada Kementerian Kebudayaan. Dimana sebelumnya kementerian ini bergabung dari Kementerian Pendidikan.
“Ada perubahan ini. Ada kementerian yang baru misalnya Kementerian Kebudayaan,” katanya Rabu (23/10) siang.
Ia mengatakan, banyaknya kementerian yang dibentuk ini disebut merupakan hal yang biasa. Hanya saja untuk bisa mendukung program-program pemerintah pusat nantinya koordinasi akan ditingkatkan.
“Nanti kegiatan koordinasinya saja yang lebih efektif,” katanya.
Beberapa kementerian yang bersentuhan langsung dengan program Pemerintah Kota Mataram yaitu Kementerian Kebudayaan, Kementerian usaha mikro kecil dan menengah, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan sejumlah kementerian lainnya.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah nantinya akan ada Dinas Kebudayan sendiri atau tidak. Karena hingga saat ini belum ada aturan baru terkait hal tersebut. “Pasti nanti ada aturan baru. Pasti ada. Kita tunggu saja,” katanya.
Saat ini bidang kebudayaan sendiri masih dengan Dinas Pendidikan. “Kemungkinan nanti bisa di gabung, bisa juga dipisah,” katanya.
Pergantian dan penambahan jumlah kementerian disebut merupakan hal yang biasa terjadi. Selain itu tidak ada kesulitan yang terjadi dan pemerintah daerah tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat.
“Ini sudah biasa. Biasa lah itu dan kita siap saja untuk mengikuti,” katanya.
Apalagi pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini, salah satu putra daerah masuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Fahri Hamzah. Dengan adanya putra daerah yang masuk di kabinet Presiden Prabowo Subianto, program-program di daerah bisa berjalan salah satunya pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Bintaro Ampenan. (azm) –
