Lombok Utara (Inside Lombok) – Pengerjaan proyek pembangunan dua kantor di Lombok Utara yakni kantor Dinas Sosial dan kantor DPRD KLU terus berlanjut. Pembangunan kedua kantor ini ditargetkan bisa selesai sampai dengan akhir Desember 2024.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU, Rangga Wijaya mengatakan, progres pengerjaan dua gedung kantor, yaitu kantor DPRD dan Dinas Sosial sampai saat ini baru mencapai 52,71 persen. Pihaknya juga sudah melakukan rapat evaluasi terkait dengan pengerjaan dua proyek ini dengan kontraktor dan pihak terkait.
“Kita juga mendengarkan langkah langkah dari kontraktor disisa waktu efektifnya 27 hari. Kontrak ini sejatinya berakhir 18 Desember, tapi ada Addendum atau pertambahan waktu sampai 30 Desember 2024,” ujarnya, Rabu (4/12).
Penambahan waktu ini dilakukan mempertimbang beberapa hal, terutama pembangunan kantor DPRD KLU. Salah satunya karena kondisi cuaca yang bekalangan ini sering terjadi. Sehingga sedikit tertunda untuk pengerjaan pengecoran. Dan pertimbangan lainnya, pemotongan pohon yang membutuhkan waktu sehingga mulai pengerjaan sedikit mundur. “Sampai dengan 30 Desember tentu kita tidak bisa mencapai 100 persen. Mungkin menyisakan sekitar 15 persen, tentu nanti kita ambil tindakan sisa pekerjaan ini,” terangnya.
Pasalnya, jika memaksakan mengejar 100 persen pengerjaannya sampai 30 Desember, dikhawatirkan finishingnya tidak rapi. Untuk pihaknya mengecek progres pembangunan dua kantor itu, terutama DPRD. Apalagi nantinya kantor DPRD akan langsung berhadapan dengan alun-alun kecamatan Tanjung.
“Jadi ketika kita bangun gapura di alun-alun itu, begitu masuk visitor atau pengujung itu bisa melihat tampak gedung DPRD, sama seperti Bapanas yang ada di Jakarta. Makanya, terutama gedung DPRD ini harus finishingnya kita buat serapi mungkin,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, untuk pembangunan kantor DPRD lokasinya tetap di depan Inspektorat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7 miliar. Sedangkan anggaran pembangunan kantor Dinsos sekitar Rp3 miliar lebih.
Rencana awal akan dibangunkan dua kantor OPD dan satu kantor DPR. Namun setelah melalui pembahasan TAPD ada beberapa pertimbangan. Yakni pertimbangan desain dan waktu juga, maka dari itu disepakati untuk membangun dua kantor OPD saja. DPRD dengan bangunan 2 lantai dan Dinas Sosial satu lantai yang ada di dekat pasar Tanjung. (dpi)
