Mataram (Inside Lombok) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) terus memperdalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pajak penerangan jalan (PPJ). Proses penyelidikan kini memasuki tahap pemeriksaan lebih lanjut terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Bagian Hukum dan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Loteng.
Kepala Kejari Loteng, Nurintan MNO Sirait menjelaskan pihaknya tengah melengkapi keterangan dari saksi-saksi terkait. “Kami masih terus memanggil dan memeriksa pihak-pihak dari Bappenda, Bagian Hukum, dan beberapa instansi terkait lainnya,” ujarnya, Rabu (19/3).
Selain Bappenda, Kejari Loteng juga telah memanggil Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta beberapa instansi lainnya, yaitu PLN Mataram dan mitranya. “Namun, perusahaan mitra PLN belum memenuhi panggilan yang telah kami layangkan,” tambahnya.
Untuk memperkuat penyelidikan, Kejari Loteng telah mengajukan permohonan audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelum itu, Kejari Loteng berencana menggelar ekspose dengan BPKP yang dijadwalkan setelah libur Idulfitri pada bulan April mendatang. “Ekspose dengan BPKP akan dilaksanakan setelah lebaran,” kata Kajari.
Sebelumnya, Kejari Loteng mendalami dugaan korupsi terkait pembayaran PPJ yang berlangsung sejak 2019 hingga 2023, termasuk soal denda keterlambatan pembayaran. Penyelidikan juga mencakup rekonsiliasi titik-titik penerangan jalan yang menjadi bagian dari pengelolaan PPJ oleh Dinas Perhubungan Loteng.
Indikasi pidana muncul dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), bukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Meskipun belum menyebutkan angka pasti terkait potensi kerugian, Kejari memastikan bahwa status kasus ini telah naik ke tahap penyidikan sesuai prosedur yang berlaku. (gil)
