Lombok Utara (Inside Lombok)- Tata ruang dan konsep pembangunan yang berbasis iklim dan minim resiko perlu diterapkan di wilayah Lombok Utara. Mengingat potensi bencana terjadi di KLU sangat tinggi, untuk itu dilaksanakan workshop kebijakan tata ruang dan konsep pembangunan berbasis iklim ini. Dengan harapan dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis yang dapat langsung diaplikasikan dalam kebijakan daerah.
Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, mengatakan bahwa workshop ini sangat penting diikuti seluruh OPD di KLU, dikarenakan masa depan KLU akan sangat dipengaruhi oleh cara menata ruang dan membangun wilayah sesuai dengan tayangan iklim dan potensi bencana akan dihadapi. Berdasarkan data dari berbagai belahan dunia menunjukan adanya peningkatan suhu rata-rata tahunan, peningkatan tersebut menjadi sinyal bahwa sistem iklim sedang mengalami perubahan yang signifikan. “Perubahan iklim ini memiliki hubungan erat dengan risiko bencana, khususnya bencana yang bersifat hidro meteorologis, yaitu bencana yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, badar dan gelombang pasang,” ujarnya, Senin (11/8).
Lebih lanjut, jika melihat sempadan pantai di KLU telah mengalami abrasi yang mengakibatkan perubahan garis pantai tentu karena perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi. Pembangunan berbasis bencana tidak hanya berbentuk kebijakan saja tapi butuh komitmen dan kolaborasi untuk mewujudkan yang menjadi cita-cita bersama. “Kebijakan tata ruang yang diambil Pemda menjadi salah satu hal yang sangat penting, kesiapan dalam menghadapi bencana adalah hal yang perlu direncanakan bersama,” terangnya.
Maka dari itu perubahan iklim bukan lagi sekedar topik diskusi di forum-forum internasional atau kajian para ilmuan, namun perubahan iklim adalah fakta yang nyata dan sudah dirasakan bersama. “Kita tidak sedang meminjam oksigen dari pendahulu kita tetapi kita meminjamnya dari para penerus kita nanti. Semoga forum ini menjadi langkah nyata menuju Lombok Utara yang tahan iklim, aman dari risiko bencana dan tetap lestari lingkungan hidupnya,” imbuhnya.
Sementara itu, manager Area Lombok Yayasan Sheep Indonesia Fauzi Yulia Rahman, mengatakan dalam rangka memperkuat integrasi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang nantinya kebijakan pembangunan dan tata ruang. Bahkan telah dilakukan desk review terhadap berbagai dokumen kebijakan kawasan. Dengan tujuan untuk menilai tingkat koherensi antara API dan PRB dalam perencanaan pembangunan lintas sektor serta mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang perlu diperbaiki. “Workshop ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kajian serta kebijakan tata ruang yang berlaku di wilayah KLU, untuk mengidentifikasikan kesenjangan terhadap isu iklim dan risiko bencana,” ujarnya. Selanjutnya menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis lanskap. “Perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana di KLU menuntut adanya penguatan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” demikian. (dpi)
