Lombok Tengah (Inside Lombok)- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (21/8). Rapat tersebut membahas jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi serta sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda), diwarnai kritik tajam dari Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi.
Politisi Partai NasDem itu menyoroti rendahnya tingkat kehadiran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam agenda strategis yang membahas Ranperda Perubahan APBD 2025, serta tiga ranperda inisiatif DPRD: pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengelolaan rumah susun sederhana. “Paripurna ini membahas arah kebijakan penting daerah, tapi banyak kepala SKPD justru tidak hadir dan hanya mengutus perwakilan. Ini mencerminkan lemahnya koordinasi sekaligus kurangnya keseriusan eksekutif,” tegas Syamsul dalam sidang.
Ia mengingatkan, absennya kepala dinas berpotensi memperlambat proses pembahasan. Sebab, mereka tidak bisa menangkap langsung dinamika dan masukan dari dewan, sehingga komunikasi antar-lembaga terhambat. Syamsul juga menyoroti pola diskriminatif dalam kehadiran pejabat daerah. Menurutnya, ketika bupati hadir, mayoritas kepala SKPD juga hadir. Namun ketika yang hadir hanya wakil bupati, jumlah kehadiran justru minim. “Saya tidak ingin membenturkan bupati dan wakil bupati. Tapi idealnya, SKPD harus hadir penuh dalam paripurna, siapapun yang memimpin, karena ini menyangkut kebijakan strategis daerah,” ujarnya menekankan.
Selain mendengarkan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi, rapat paripurna juga menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk membahas lebih lanjut tiga ranperda inisiatif dewan.
