Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan memanggil seluruh Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah-sekolah pekan depan. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi kendala dan memastikan program makan siang bergizi gratis (MBG) berjalan sesuai kebijakan terbaru pemerintah.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengatakan koordinasi dengan SPPG bertujuan memastikan realisasi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dapat berjalan lancar. “Rencananya minggu depan. Karena ada beberapa perubahan kebijakan,” ujarnya, Jumat (3/10).
Ia menegaskan, SPPG yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS). Selain itu, pertemuan juga akan membahas berbagai kebijakan baru terkait pelaksanaan MBG. “Jadi nanti memberikan informasi terkait masalah-masalah SPPG ini,” tambahnya.
Menurut Alwan, jumlah dapur MBG di Kota Mataram terus bertambah, namun belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan. Pemerintah juga ingin memastikan sumber bahan baku berasal dari masyarakat setempat dan memenuhi standar higienis. “Supaya kita sama-sama ini. Bagaimana program ini berjalan dengan baik untuk anak bangsa kita,” katanya.
Hingga saat ini terdapat 27 dapur SPPG yang sudah beroperasi di Kota Mataram. Jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk memenuhi seluruh sekolah. “Itu belum ideal. Karena sekarang BGN juga masih menghitung kebutuhan dan ada pengklasteran,” ujarnya.
Satu SPPG dapat melayani sekitar 3.000–3.500 penerima manfaat. Program MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga ibu hamil dan menyusui.
