Lombok Utara (Inside Lombok)- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan komitmen kuat untuk menjamin nasib para tenaga honorer di tengah kebijakan penataan pegawai non-ASN. Langkah Pemkab KLU ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk melakukan penataan pegawai non-ASN secara cermat dan tidak menimbulkan gejolak sosial.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, menegaskan bahwa saat ini tidak ada penarikan tenaga honorer yang dilakukan, pemerintah daerah (Pemda) merumuskan formula terbaik bagi mereka. Proses penataan telah dimulai, bahkan bagi honorer yang sempat dirumahkan. “Untuk tenaga honorer saat ini tidak ada yang kami tarik dulu, kami pikirkan yang terbaik untuk mereka,” ujarnya, Senin (6/10).
Lebih lanjut, di antara honorer yang sempat dirumahkan, beberapa di antaranya sudah masuk dalam database pemerintah. Bahkan pemerintah telah memberikan peluang bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi.
“Semua sudah kami panggil untuk ikut ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alhamdulillah, ujian pertama, kedua, dan tes pertama, kedua mereka ikut. Sekarang sudah banyak yang sudah kami berikan SK untuk bergabung bersama kami,” jelasnya.
Hal ini menunjukkan upaya serius Pemda KLU untuk memberikan kepastian status dan pekerjaan. Begitu juga kepada para honorer yang masih berstatus non-ASN saat ini. Pernyataan ini menjadi angin segar sekaligus janji politik Pemda untuk mencari solusi yang adil dan humanis bagi seluruh tenaga honorer di KLU.
Sementara itu, komitmen tersebut diharapkan dapat meredam kekhawatiran dan memberikan ketenangan bagi ribuan tenaga honorer yang perannya sangat vital dalam menjalankan roda Pemda dan pelayanan publik. (dpi)
