Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meminta Bupati dan Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri–H. M. Nursiah untuk segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat, terkait dugaan kasus korupsi dana taktis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Pasalnya, Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya telah menyeret nama kedua pimpinan daerah itu saat ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya rasa kalau memang dia (Bupati dan Wabup) tidak pernah menerima aliran uang, kenapa tidak melakukan klarifikasi? Kalau ini tidak diklasifikasi terkait masalah dicatut namanya, ya patut dicurigai kan itu,” kata anggota Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Rifai, Sabtu (27/8/2022).
Rifai mendorong pihak-pihak yang disebut menerima uang dugaan korupsi di RSUD Praya untuk melakukan klarifikasi melalui media massa. Sehingga tidak menimbulkan gejolak atau spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang Bupati tidak pernah (menerima aliran dana), ya lakukan konfirmasi pers dong, sama juga dengan Pak Nursiah lakukan klarifikasi jika memang tidak terlibat. Supaya tidak meluas isu-isu seperti ini,” tegasnya.
Menurutnya, Pemda Loteng yang sudah dicatut nama Bupati dan Wakil Bupati harus lebih sensitif dengan isu seperti ini dan harus segera membuat klarifikasi. Sehingga dalam kasus ini menjadi terang benderang.
“Kan ini mencatut nama Bupati dan Wakil Bupati, jadi kan yang rusak ini nama Loteng nanti sama kabupaten lain. Ini kan sudah berlalu beberapa hari, jadi asumsi publik kan seperti apa yang disampaikan dr. Langkir jadinya,” tandasnya. (fhr)
