Gubernur Minta Pemkab Loteng Tuntaskan Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP

140
Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah saat bertemu dengan Bupati Lombok Tengah Suhaili FT, di Praya, Kamis (28/05/2020). (Inside Lombok/Ida Rosanti)

Lombok Tengah (Inside Lombok)- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk segera menyelesaikan persoalan lahan yang belum tuntas di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP.

“Jadi di MotoGP itu kita sudah dapat 10 event kontrak. Jadi betul-betul serius”,kata Gubernur saat kunjungan kerja ke kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Kamis (28/5/2020).

Jangan sampai event yang menjadi etalase nasional tersebut terganggu karena adanya persoalan lahan yang belum selesai. Sehingga dia meminta keseriusan Pemkab Lombok Tengah untuk menuntaskan masalah ini.

“Pemda di Lombok Tengah ini untuk betul-betul menunaikan amanah pemerintah pusat untuk mensukseskan MotoGP”, ujarnya.

Menurut dia, persoalan lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP tersebut menjadi pertanyaan beberapa pihak, termasuk Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan saat berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika beberapa waktu lalu.

Di media sosial, terjadi perdebatan juga mengenai pembebasan lahan sirkuit MotoGP, dan terkesan seolah pemerintah tidak perhatian terhadap event dunia tersebut.

“Padahal tim bekerja sangat baik tapi tidak mau membuat kegaduhan karena ini event internasional”,imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Suhaili FT dalam kesempatan yang sama mengatakan, pembebasan lahan sirkuit MotoGP sampai saat ini masih berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Cuma ini kan butuh proses”,katanya.

Tercatat luas lahan yang belum dibebaskan yakni 4 hektar. Tim appraisal sudah melakukan penilaian harga lahan di kawasan tersebut. Dan sekarang sedang dalam proses tawar menawar antara pemerintah dan pemilik lahan.

Dikatakan, sebagian warga ada yang menginginkan pembayaran berupa uang, kemudian ada juga yang ingin tukar guling dengan lahan lain. Sementara bagi warga yang menolak harga yang ditawarkan pemerintah terpaksa harus melalui jalur hukum.

“Ada yang masih kurang cocok mengenai harga. Yang tidak cocok dengan harga ini hasil akhirnya dititip ke pengadilan. Itu sesuai dengan hukum”,katanya.

Sementara untuk lahan yang berada di ring 2 lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, saat ini sudah selesai dibebaskan. Sehingga tinggal dilakukan kontruksi.

Saat ini, pengembangan KEK Mandalika dan pembangunan sirkuit MotoGP semakin penting. Karena kondisi ekonomi nasional sedang melemah akibat pandemi Covid-19.
MotoGP dinilai akan menjadi pembangkit ekonomi Indonesia. Sehingga pembangunan sirkuit MotoGP ini harus terus digenjot.

“Gini kondisi ekonomi lagi sulit, kalau batal itu MotoGP akan semakin susah”,tutup Suhaili.