Mataram (Inside Lombok) – Isu kesehatan jiwa akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para tokoh agama. Hal ini disebabkan karena adanya diskriminasi yang kerap terjadi kepada masyarakat yang memiliki gangguan jiwa.
Peneliti dari Black Dog Institute, Dr Sandersan Onie, Jumat (3/6) mengatakan Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp582 triliun setiap tahunnya sebagai dampak masalah kesehatan jiwa dan bunuh diri. Dampak lain yaitu penggunaan obat-obat terlarang (narkotika) dan persoalan pada tumbuh kembang anak-anak.
“Anak-anak memiliki masalah di sekolah karena dibesarkan oleh ibu dengan masalah depresi kronis tanpa penanganan yang memadai,” katanya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, bunuh diri adalah penyebab kematian tertinggi kedua bagi individu di usia remaja akhir di Indonesia.
Lebih lanjut, WHO mencatat bahwa angka yang dilaporkan di Indonesia jauh lebih rendah daripada jumlah yang sebenarnya. Lebih dari itu, percobaan bunuh diri yang dilakukan dapat 25-30 kali lebih banyak dari kasus bunuh diri yang terjadi.
“Untuk setiap kematian karena bunuh diri, terdapat paling tidak 135 orang yang terkena dampaknya dalam bentuk trauma mendalam bagi orang terdekat, kehilangan asuhan atau pencari nafkah, kesedihan berkepanjangan, dan berpotensi menjadi ide bunuh diri berikutnya,” ujarnya.
Ketua International Center for Religions and Peace, Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A, mengatakan untuk mengantisipasi adanya depresi dan gangguan jiwa lainnya, pendidikan di dalam keluarga sangat dibutuhkan. Menurutnya, orang yang memiliki gangguan jiwa merupakan ujian bagi lingkungan sekitar. Apakah memiliki rasa kepedulian atau tidak terhadap masyarakat yang sedang memiliki gangguan jiwa.
“Orang yang memiliki gangguan jiwa kerap mendapatkan perlakukan diskriminatif. Agama akan menjadi solusi dalam pencegahannya,” ujarnya.
Melalui sarasehan yang digelar dengan berbagai tokoh agama di NTB, sambung Onie, semua diharapkan melahirkan deklarasi terkait stigma terhadap masyarakat yang memiliki gangguan jiwa. Seruan deklarasi dari para tokoh agama ini agar seluruh masyarakat mendengar.
“Sebenarnya dari deklarasi ini untuk edukasi besar-besaran kepada masyarakat sekaligus di seluruh Indonesia. Kita akan tetap berkoordinasi dengan tokoh agama untuk menghandle situasi seperti ini,” pungkas Onie. (azm)
