Nasdem Dukung Pansus Panggil Bupati Soal Anggaran Covid-19

Tim Pansus Covid-19 saat menemui Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho beberapa waktu lalu. (Inside Lombok/Ida Rosanti)

Lombok Tengah (Inside Lombok)- Langkah Pansus Covid-19 DPRD Lombok Tengah menghadirkan Bupati untuk dimintai keterangan terkait arah kebijakannya dalam penangangan Covid-19 di Lombok Tengah mendapat dukungan dari Partai Politik.

Sekretaris DPD Partai Nasdem Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, Kamis (30/7/2020) di Praya mengatakan, kepala daerah perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh pansus agar tidak terjebak pada dugaan semata.

“Pansus telah bekerja maraton selama hampir 1,5 bulan ini, tentu banyak temuan yang penting untuk dikonfirmasikan kepada Bupati”,katanya.

Menurut informasi yang diterimanya, semua OPD yang dipanggil Pansus belum ada yang bisa menjelaskan arah kebijakan Bupati di masa pandemi Covid-19 ini. Padahal, anggaran penanganan Covid-19 tembus angka Rp391,5 miliar.

“Silakan Bupati untuk menjelaskan,” tegasnya

Pihaknya mendukung DPRD Lombok Tengah untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yakni memastikan kerja eksekutif dan pelaksanaan anggaran selalu transparan terbuka.

“Undang-undang telah mengatur hak dan kewajiban parlemen dalam setiap langkah kerjanya, termasuk meminta keterangan kepala daerah terkait kebijakan,” cetusnya.

Isu liar tentang sejumlah program dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah memang sudah lama bergulir, terutama di pelaksanaan anggaran untuk pengadaan masker yang mencapai Rp 11 milyar.

Bupati dinilai menjadi satu-satunya pihak yang memegang kendali atas apapun yang dilakukan oleh Pemda Lombok Tengah. Termasuk dalam penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dia memandang bahwa kekhawatiran beberapa pihak tentang istilah interpelasi itu tidak beralasan. Menurut dia, interpelasi merupakan sebuah hak ruang yang melekat pada diri anggota parlemen sebagai pintu untuk bertanya banyak hal.

“Salah satu contoh, sudah jelas itu Kadis Koperasi bilang bahwa pengadaan masker ternyata bukan bagian dari pemberdayaan UMKM lokal, berarti beda dengan yang selama ini beredar di masyarakat”,imbuhnya.

Sehingga Bupati diharapkan memberikan tanggapan untuk membuat polemik penganggaran pencegahan Covid-19 ini menjadi jelas.

“Ayo tanggapi sama Bupati. Bagaimana kita bisa tahu maksud dan tujuan kalau di tanya saja tidak mau? Justru ini mau membantu agar segala sesuatunya menjadi jelas,” sergahnya.

Dia juga mendukung dilakukannya gerakan tidak percaya kepada pimpinan DPRD. Hal itu terkait dengan adanya kabar bahwa ketua DPRD Lombok Tengah, M. Taukhid menghalangi kerja Pansus Covid-19.

“Kok bisa pimpinan menghalangi kerjaannya sendiri, nggak bener itu. Seharusnya jika ada hal yang dirasa tidak pas, taruhlah ada pimpinan yang membela Bupati, harusnya itu beradu di paripurna saja”,katanya.

Menurutnya persoalan itu semestinya dibahas di depan Bupati yang akan dihadirkan oleh tim pansus.

“Pansus sudah capek-capek kerja, itu hasilnya mau diapakan? Ditertawakan nanti sama masyarakat”, demikian Ahmad.