Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera mempertimbangkan pemberian paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tahun 2021, karena kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19, masih belum stabil.
“Ekonomi masyarakat saat ini sedang ambruk dan krisis, karena itu kita akan evaluasi melanjutkan program JPS tahun ini,” kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Rabu.
Mohan yang juga merupakan Wali Kota Mataram terpilih yang akan dilantik pada 17 Februari 2021, mengatakan, dalam kondisi ekonomi dan pengusaha mikro yang sedang terpuruk, pemerintah harus hadir dengan memberikan subsidi terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
“Oleh karena itu, pemberian paket JPS pada tahun 2021 akan kita pertimbangkan dan pelajari,” katanya.
Pada tahun 2020, Pemkot Mataram telah mendistribusikan paket JPS kepada 32.548 kepala keluarga (KK) yang terdampak COVID-19, sebanyak enam kali yang diberikan sekali sebulan satu paket.
Jumlah pemberian JPS bagi warga yang terdampak COVID-19 di Kota Mataram itu, dua kali lipat dari yang diberikan pemerintah pusat yang hanya tiga kali. Kondisi itu terjadi karena setelah evaluasi saat pendistribusian ketiga, ternyata masih banyak permintaan dari warga agar JPS diberikan lagi karena kondisi ekonomi mereka belum membaik.
Untuk pengadaan program JPS terhadap 32.548 KK tersebut, pemerintah kota membutuhkan anggaran sebesar Rp8,4 miliar untuk satu kali pendistribusian JPS.
Paket JPS dengan nilai masing-masing Rp250 ribu per paket, antara lain berisi beras 10 kilogram, 1 liter minyak goreng, sarden, makanan olahan UMKM seperti abon ikan, kerupuk, dan kue kering, 1 kilogram gula, sabun cair dan sabun batangan tersebut juga tetap dikerjakan oleh pihak ketiga sebanyak 4 rekanan. (Ant)
