Pemkot Mataram Siapkan Rp3,4 Miliar untuk Bantuan Kenaikan BBM

66
Ilustrasi BBM (Image Source : Otosia.com)

Mataram (Inside Lombok) – Pemkot Mataram menyiapkan anggaran Rp3,4 miliar untuk membantu warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Tercatat sebanyak 20.876 ribu KPM di Mataram menjadi prioritas penerima, lantaran belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Sudirman, kepada media Senin (26/9) di Mataram mengatakan pihaknya saat ini masih mendiskusikan mekanisme penyaluran bantuan, apakah dalam bentuk bantuan kebutuhan pokok atau uang tunai.

“Beberapa alternatif untuk kami ajukan kepada Bapak Walikota, apakah dana ini dalam bentuk uang tunai atau paket sembako atau apa. Tapi kami menyiapkan sasaran di luar penerima PKH dan BPNT,” katanya.

Disebutkan, dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 72.686 penerima manfaat ada 20 ribu lebih yang sudah mendapatkan bantuan melalui PKH. Selain itu, sebanyak 35 ribu KPM sudah mendapat BPNT. “Kami mencoba kalkulasikan. Dari DTKS itu masih ada 20 ribu lebih yang belum mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Nantinya dari data tersebut akan menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan yang akan disiapkan Pemkot Mataram. “Ini yang kami ajukan data ini ke Bapak Walikota Mataram untuk meminta arahan beliau,” ucapnya.

Target penyaluran ujar Sudirman yaitu pada bulan Oktober atau November. Bantuan sebesar Rp3,4 miliar tersebut dicantumkan di APBD Perubahan.

“Kalau kita asumsikan Rp600 ribu per KPM berarti ada 5.800 KPM. Ini kalau kita asumsikan Rp600 ribu lho,” katanya.

Namun sambungnya, jika bantuan yang akan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per KPM, maka ada 11.600 KPM yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan jika dikurangi lagi menjadi Rp200 ribu maka jumlah penerima sebanyak 17 KPM.

“Ini alternatif yang akan kita ajukan kepada Bapak Walikota, yang mana nanti menurut beliau itu. Hari ini (Senin, Red) akan kita finalkan pengajuan pilihan,” kata Sudirman.

Menurutnya, masih ada warga yang tidak akan tersentuh bantuan jika dari Rp3,4 disalurkan dalam bentuk uang tunai. “Tapi kalau Rp150 ribu per KPM itu bisa menyentuh 23 ribu nanti dan lebih dia. Makanya nanti alternatif pilihan itu lah yang akan dipilih Bapak Walikota,” katanya.

Dipastikan, bantuan yang akan disalurkan pemerintah bisa menyasar semua masyarakat terutama yang belum pernah tersentuh penyaluran bantuan. “Yang penting masyarakat ini kita bisa salurkan,” pungkasnya. (azm)