Mataram (Inside Lombok) – Menjamurnya populasi sepeda baik tipe konvensional maupun listrik di Gili Trawangan mulai meresahkan. Pasalnya, saat ini jumlah suplai dinilai telah melampaui permintaan. Sehingga diharapkan ada regulasi dari pihak terkait untuk mengontrol populasi dan standarisasi sepeda yang layak digunakan di kawasan pariwisata kelas internasional tersebut.
Ketua Gili Hotel Asosiasi (GHA), Lalu Kusnawan menilai masalah ini perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai pengusaha hotel pihaknya tentu ingin memberikan servis atau pelayanan terbaik kepada tamu, terutama untuk persoalan kendaraan seperti sepeda dengan kualitas yang baik. Mengingat sepeda menjadi salah satu moda transportasi bebas polusi yang dibolehkan di Gili Trawangan; kedua, sebagai pengusaha tempat penyewaan sepeda tentunya jika suplai tidak sebanding dengan permintaan akan menyebabkan perang harga.
“Perang harga tentunya kualitas (sepeda, Red) akan berkurang. Kalau menurut saya pribadi itu memang harus perlu ada kontrol. Tidak perlu lah intervensi sampai ke Pemda, cukup dusun saja keluarkan regulasi,” jelas Kusnawan kepada Inside Lombok.
“Bila perlu harga sepeda itu di seragamkan dan spek sepeda juga disamakan. Jadi tidak ada yang bilang ini ada sepeda yang jelek, ada yang bagus,” tambahnya.
Diakuinya, untuk mengatur populasi sepeda tersebut memang tidak mudah, tetapi bukan hal mustahil. Untuk spesifikasi misalnya saja dari bannya yang harus besar atau sebagiannya. Kemudian dari harga sewa bila perlu dibandrol dengan harga yang sama, sehingga tidak ada lagi perang harga, tentunya juga disertai dengan monitor berapa jumlah sepeda. Sehingga tidak terlalu kraudit juga.
“Ada cidomo, ada sepeda di sentral, ada kecelakaan ini kan kita tidak tahu,” ujarnya. Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang mulai marak digunakan tamu di gili. Menurutnya untuk kendaraan yang satu ini memang perlu ada perhatian, terutama dari segi kecepatannya melaju di jalanan Gili Trawangan. Mengingat banyak wisatawan maupun tamu jalan kaki, kemudian banyak anak-anak.
Lebih lanjut jika sepeda listrik ini disewakan dikhawatirkan menyebabkan tidak terkontrol kecepatannya hingga bisa membahayakan tamu. Hal ini kembali merujuk pada pengaturan kualitas sepeda yang boleh dipakai tamu.
“Semua harus diperbaiki, kemudian kalau kita izinkan sepeda listrik ini tentunya harus diatur lagi kecepatannya berapa yang harus maksimal, ini kan semakin rumit,” bebernya.
Kusnawan menyebutkan di Gili Trawangan sepeda listrik harusnya dibolehkan hanya untuk pengiriman barang dan keperluan sehari- sehari, bukan untuk dijadikan bisnis dengan disewakan ke tamu. Hanya saja kondisi saat ini tamu sudah menggunakan sepeda listrik itu, yang menandakan adanya pihak yang menyewakan.
“Kemarin tiba-tiba tidak ada aturan, kemudian semua orang pada menyewakan. Terus tiba-tiba dibuatkan aturan tidak boleh, kan rugi dia. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik,” ucapnya. Menurut Kusnawan, hal paling penting yang harus menjadi perhatian bersama adalah keamanan dan kenyamanan tamu, termasuk pejalan kaki dan anak-anak yang harus diperhatikan. “Tetapi di satu sisi kalau ini kita stop, ini juga fasilitas buat tamu,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Desa Gili Indah, Wardana mengatakan seiring mulai pulihnya pariwisata saat ini, geliat perekonomian juga sudah mulai dan dirasakan oleh masyarakat. Namun terkadang karena kurang memikirkan dampak yang diakibat oleh aktivitas-aktivitas wisata dan perekonomian, justru menjadi bumerang terhadap wisata itu sendiri.
“Contohnya sepeda biasa maupun sepeda listrik yang saat ini sudah mulai menjamur keberadaanya bisa dibilang over capacity (kelebihan kapasitas). Berbicara masalah regulasi tentu sangat dibutuhkan untuk menyeimbang keberlanjutan pariwisata kedepannya,” ujarnya.
Saat ini untuk regulasinya dalam pengaturan jumlah sepeda biasa maupun sepeda listrik beroperasional di Gili Trawangan, agar tidak lebih dari kapasitas tengah disusun oleh pihak desa. “Sedang kita kerjakan (regulasi, Red),” katanya. (dpi)
