27.5 C
Mataram
Jumat, 3 Mei 2024
BerandaBerita UtamaPPDB NTB, Gubernur Ngaku Dititipi 700-an Siswa

PPDB NTB, Gubernur Ngaku Dititipi 700-an Siswa

Mataram (Inside Lombok) – Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di NTB masih banyak menuai protes orang tua wali. Kisruh ini tidak bisa dihindarkan, karena masih adanya peserta didik titipan yang berusaha masuk ke sekolah yang ada di luar zonasinya. Gubernur NTB, Zulkieflimansyah bahkan mengaku pada PPDB tahun ini mendapat sekitar 700-an siswa titipan dari banyak pihak yang ingin melancarkan anaknya masuk ke sekolah tertentu.

“Kenapa sampai begini ini, datang ke saya itu lebih dari 700-an yang datang,” katanya, Selasa (18/7) sore. Gubernur menyebut titipan peserta didik baru nyatanya tidak melalui dirinya saja, melainkan juga pejabat yang lain hingga anggota DPRD. “Ada yang lewat gubernur, wakil gubernur, sekda, DPRD. Macam-macam lah, hampir semua institusi,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi lagi, ia meminta sosialisasi PPDB perlu dimaksimalkan. Selain sosialisasi, peserta didik baru ke depan tidak boleh lagi berasal dari titipan pejabat atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan begitu, persoalan pada saat PPDB bisa diminimalisir.

“Jadi kadang-kadang makanya masalah zonasi ini harus disosialisasikan ke depan, jadi gubernur atau siapa tidak boleh ada titipan-titipan,” katanya. Masih banyaknya peserta didik yang dititip melalui pejabat-pejabat tersebut diakui Gubernur berdampak pada banyaknya persoalan yang timbul. “Karena masih banyak yang nitip-nitip, akhirnya susah,” lanjutnya.

- Advertisement -

Ia menjelaskan, pendaftaran peserta didik menggunakan sistem online yang langsung tersambung ke pemerintah pusat. Namun karena keterbatasan jumlah rombongan (rombel), maka tidak bisa menerima semua peserta didik yang mendaftar.

“Secara sistem ada keterbatasan jumlah yang diterima nah ini harus minta izin dulu ke pusat boleh saya menambah satu kelas baru persetujuannya disana,” katanya. Sistem demokrasi sekarang ini sambung politisi PKS tersebut, catut nama pejabat juga tidak bisa dihindarkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut sosialisasi harus ditingkatkan.

Menurutnya, banyaknya persoalan yang muncul pada PPDB ini karena orang tua siswa mengejar sekolah favorit. Padahal, jika mendaftarkan diri sesuai zonasi maka permasalahan bisa dihindarkan. “Bahwa orang padahal tau itu bukan zonanya tapi SMA favorite masalahnya. Kalau tertib pada zonasinya tdk terjadi,” tutupnya. (azm)

- Advertisement -

Berita Populer