Lombok Barat (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meminta penanganan masalah SDN 3 Bukit Tinggi, Gunungsari yang terdampak mega proyek bendungan Meninting menjadi perhatian pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat. Penanganan cepat dibutuhkan untuk memberikan tempat belajar yang lebih representatif bagi para siswa sekolah tersebut.
Setelah mengecek kondisi para siswa SDN 3 Bukit Tinggi yang terpaksa bersekolah di rumah warga, Sabtu (23/4) kemarin, Gubernur meminta penanganan sementara bisa disegerakan, sembari menunggu pembangunan permanen di lahan yang sudah dibebaskan oleh pihak yang bertanggungjawab atas dampak tersebut.
Dalam kunjungannya Gubernur pun sempat mencari perwakilan dari Pemda Lobar, supaya bisa segera mengantensi apa yang menjadi harapan pihak sekolah. Sayangnya, tidak ada perwakilan Pemda Lobar yang datang. Padahal persoalan itu sudah berlarut sejak 2018 silam.
Diketahui, pihak sekolah bersama para peserta didiknya telah tiga kali berpindah-pindah tempat untuk menumpang. Namun hingga kini belum juga tertangani.
“Ini kan teman-teman Kabupaten (Pemda Lobar, Red), makanya kan saya tanya mana pihak Kabupaten-nya? Karena ini kan SD-SMP ranahnya Kabupaten,” ketus Gubernur saat bertemu pengurus sekolah dan para murid SDN 3 Bukit Tinggi di tempat sementara mereka menumpang belajar.
“Kita sebenarnya tidak mau lemparkan (penangananya ke kabupaten), karena ini semua wilayah NTB dan jadi tanggungjawab kita bersama,” imbuhnya.
Dari hasil komunikasinya dengan pihak terkait, sekolah tersebut awalnya diketahui tidak termasuk titik yang terkena gangguan dari proses pembangunan proyek bendungan. Namun, karena semakin banyak aktivitas proyek di lokasi, hingga terdengar suara ledakan yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar.
Untuk itu sekolah mereka terpaksa dipindahkan ke tempat sementara saat ini. Tepatnya di bangunan pondasi RTG milik warga setempat. “Sambil menunggu pembebasan lahan, sekarang lahannya sudah dibebaskan,” imbuh Gubernur.
Pihaknya pun meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB yang turut serta meninjau kondisi siswa SDN 3 Bukit Tinggi agar segera berkoordinasi, khususnya dengan Dikbud Lobar terkait pembangunan gedung sekolah tersebut.
“Saya minta sebelum itu dibangun, ini (tempat menumpang yang sekarang) direnovasi oleh BWS. Supaya layak untuk kelas sementara,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur mengaku terkejut karena mengetahui ada sekolah yang terdampak dari mega proyek bendungan tersebut. Mirisnya, hingga bertahun-tahun harus menumpang untuk tetap bisa melanjutkan proses belajar-mengajar.
Namun, ia menepis anggapan bahwa Pemda yang selama ini dinilai tutup mata atas persoalan tersebut. “Bukan tutup mata, ini kan kalau teman-teman media tidak kasih tau, saya juga tidak tahu,” ujarnya.
Untuk itu, Gubernur menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, terutama para murid dan pihak sekolah. Lantaran, dirinya baru mengetahui kondisi sekolah mereka yang terdampak, hingga mereka terpaksa harus mengungsi ke sana ke mari demi bisa bersekolah.
Sementara itu, kepala sekolah SDN 3 Bukit Tinggi, Sariu mengaku senang persoalan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun akhirnya diketahui oleh Gubernur NTB. Setelah bertahun-tahun pihaknya berusaha bersuara dan mencari keadilan demi para muridnya dapat belajar dengan layak.
“Kami cuma minta itu, supaya proses renovasi tempat belajar sementara bisa disegerakan,” harap Sariu.
Paling tidak, kata dia, agar saat memasuki tahun ajaran baru pada Juni mendatang bangunan sementara sudah bisa ditempati oleh kurang lebih 64 peserta didiknya.
Sebelumnya, banyak pihak termasuk kalangan DRPD Lobar telah getol menyuarakan persoalan tersebut agar. Khususnya agar Pemda Lobar bisa mengatensi dan segera membantu menangani berbagai kendala untuk pembangunan sekolah baru SDN 3 Bukit Tinggi. (yud)
