Mataram (Inside Lombok) – Perum Bulog NTB ditugaskan untuk menyerap sekitar 350 ribu ton setara besar di tahun 2025 ini. Adanya penyerapan ini menjadi angin segar bagi petani di NTB, terlebih ada penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mengalami kenaikan.
Penyerapan gabah dan beras dengan HPP baru ini sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Asisten II Setda NTB, Fathul Gani mengatakan saat ini untuk HPP mengalami perubahan dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 untuk gabah kering panen.
Dengan perubahan HPP ini dapat memberikan semangat bagi para petani untuk semakin meningkatkan produksi gabah dan beras, sehingga kegiatan penyerapan gabah dan beras tahun ini dapat berjalan maksimal dan ketahanan pangan di wilayah NTB semakin terjaga. “Dalam rapat tadi kami ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan yakni, dinas perdagangan kita ditugaskan untuk membantu Bulog NTB,” ujarnya, usai rapat di Kantor Bulog NTB, Rabu (15/1).
Penyesuaian HPP baru berdasarkan hasil evaluasi harga dengan mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi. Selain itu, kesiapan dari sisi sarana prasarana terutama gudang penyimpanan untuk beras juga sudah tersedia. Dimana Bulog mempunyai gudang penyimpanan dengan kapasitas mencapai 116.500 ton. Sementara sisanya yang mencapai 230 ribu lebih harus dipikirkan tempat penyimpanannya. “Sekarang ini, petani jangan ragu untuk menjual gabah maupun beras ke Bulog NTB, terlebih dengan adanya HPP yang cukup bagus,” ucapnya.
Ditambahkan, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog NTB Sri Muniati mengatakan tugas menyerap 350 ribu ton setara beras ini bukan hal yang mudah, karena jumlahnya berlipat dari target serapan sebelumnya di tahun 2024. Meski demikian, Bulog NTB optimis dengan kerjasama dan perhatian yang luar biasa dari pemprov NTB. Penyerapan gabah beras petani akan menjadi salah satu indikator pencapaian peningkatan produksi padi petani untuk menjaga ketersediaan pasokan secara mandiri.
“Kami optimis dengan kerjasama dan perhatian yang luar biasa dari Pj Gubernur, Asisten II dan semua jajarannya untuk rapat disini, kami menjadi lebih optimis untuk menghadapi pekerjaan di 2025. Harapan kami semoga ini jadi kerjasama yang sinergi membuat petani di NTB tersenyum,” ujarnya.
Beras yang diserap ini nantinya menjadi cadangan beras pemerintah (CBP), dengan pembelian Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yakni Rp 6.500. Maka tidak ada lagi hasil panen di NTB yang memenuhi persyaratan kualitas dibawah harga HPP. Tentunya penyerapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama kadar airnya sesuai dengan ketentuan.
“Sesuai ketentuan KA (kadar air) 25 persen GKP dan kadar hampanya 10 persen di tingkat petani. Kalau dibawa ke penggilingan menjadi Rp 6.700. Berarti disini kami ada bantuan atau subsidi untuk pengiriman. Bergerak dari petani ke penggilingan Rp 6.700,” terangnya.
Sementara untuk gabah kering giling (GKG) harganya Rp 8.000 dengan syarat atau kualitas yakni kadar air 14 persen dengan kadar hampanya 3 persen. “Lalu kalau dibawa ke gudang Bulog itu harganya Rp 8.200, sedangkan harga beras medium yang kemarin 2024 Rp11.000 menjadi Rp12.000 di gudang Bulog,” demikian. (dpi)
