26.5 C
Mataram
Minggu, 14 April 2024
BerandaDaerahNTBKisruh Demokrasi, Bawaslu: Jangan Sampai Dianggap Merusak Sistem Ekonomi

Kisruh Demokrasi, Bawaslu: Jangan Sampai Dianggap Merusak Sistem Ekonomi

Mataram (Inside Lombok) – Belakangan ini tengah ramai dugaan pencurian suara hingga dugaan adanya kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Seperti terjadi di Kecamatan Parado, Bima maupun Lombok Barat dan beberapa daerah lainnya di NTB. Kendati laporan dari persoalan tersebut saat ini masih dalam proses Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), tentunya akan diproses sesuai dengan mekanisme.

“Kita prinsipnya sederhana bahwa laporan itu pasti akan diproses sesuai dengan mekanisme. Soal benar dan salahnya tidak boleh sekarang kita menyimpulkan, karena masih proses. Ini sama dengan kasus lain menurut saya,” ungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, Kamis (29/2).

Publik pun diharapkannya tidak dengan cepat menyimpulkan kondisi yang terjadi sekarang ini salah ataupun benar. Di mana publik dapat memonitoring kinerja dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Menurutnya, pemilu harusnya dilihat tidak hanya soal benar atau salahnya saja, tapi pemilu ini soal bagaimana membangun iklim demokrasi yang baik, keamanan terjaga dan lain sebagainya. “Jangan sampai gara-gara pemilu investasi menjadi terganggu, jangan sampai orang menganggap seperti itu,” katanya.

- Advertisement -

Lebih lanjut, jika itu dianggap mengganggu investasi, maka esensi daripada demokrasi ini bisa mengarah kepada kesejahteraan masyarakat ikut terganggu. Kemudian membuat rakyat dan daerah ini. Apalagi jika terjadi keributan, maka investasi tidak akan masuk. Tentunya hal ini merugikan bagi masyarakat. “Jangan sampai demokrasi ini dianggap merusak sistem ekonomi di NTB. Tapi saya yakin demokrasi di NTB, insya allah berjalan dengan baik,” jelasnya.

Hal itu bisa berjalan baik apabila ada kolaborasi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat, dan stakeholder lainnya hingga pihak keamanan. Suksesnya pemilu penanggung jawab utamanya penyelenggara pemilu, tetapi tidak bisa semua di penyelenggara. “Di situ ada peserta pemilu, pemerintah, masyarakat. Kalau itu semua bersinergi, tidak ada persoalan tidak bisa diselesaikan,” tuturnya. (dpi)

- Advertisement -

Berita Populer