Mataram (Inside Lombok) – Angka pengangguran di Kota Mataram tertinggi di NTB jika dibanding kabupaten/kota lainnya. Pada Agustus 2023 saja persentase pengangguran di ibu kota itu mencapai 4,78 persen. Tingginya angka pengangguran ini diduga karena masih gengsinya lulusan berpendidikan baru yang didominasi generasi Z untuk bekerja sebagai buruh atau karyawan.
Selain menyediakan lapangan kerja, pemerintah dinilai harus berupaya mengubah pola pikir kelompok muda untuk mengatasi tingginya angka pengangguran itu. Anggota Komisi V DPRD NTB, Patompo Adnan menyebut harus ada semacam upaya penyadaran.
“Jadi lebih pengembangan saja, apa yang bisa di kembangkan sebagai usaha. Anak muda ini harus diajak berpikir yang lebih luas, sekarang ini tren-nya Gen Z lebih mengandalkan kemampuan mereka dari pada harus bergantung pada seorang atasan. Ya membuka usaha,” ungkap Patompo saat dihubungi, Selasa (7/11).
Satu sisi juga memang pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja. Namun jika kemudian lapangan kerja ini ada tidak diminati, tentu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Terlebih jika masih ada rasa gengsi untuk bekerja, seperti menjadi cleaning service atau satpam atau lain-lain.
“Hanya karena alasan gengsi kemudian tidak bekerja. Kita perbaiki mindset-nya, karena mencari kerja pasca corona (pandemi Covid-19, Red) tidak mudah, dampaknya banyak refocusing, pemotongan, banyak program tidak jalan. Sekarang kita sudah mulai lepas tentunya ini mulai terbuka,” terangnya.
Lapangan kerja yang mulai terbuka harusnya bisa diambil peluang tersebut buat mereka para pencari kerja ini. Sekarang saja NTB masih banyak mengirim keluar negeri tenaga kerja. Padahal di dalam negeri masih tersedia lapangan kerja yang bisa diakses.
“Daripada keluar negeri mending di negeri sendiri. Kecuali kalau memang di Kota Mataram tersedia atau tidak lapangan kerja itu. Apa pentingnya juga kalau lapangan kerja ada, tapi anaknya gengsi,” ujarnya.
Persoalan pengangguran ini tidak hanya di Kota Mataram, tetapi kabupaten/kota lainnya di NTB. Hal ini diakui menjadi momok bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Memang kalau begitu harus ada remind (pengingat), ya mereka diberikan paham. Masa kerja itu ada segala macam gengsi. Mesti ada semacam upaya untuk mereka diberikan pemahaman, apalagi pegawai negeri itu lowongannya terbatas,” jelasnya. (dpi)
