Lombok Barat (Inside Lombok) – Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar akui saat ini masih banyak kendala di awal penerapan cakupan kesehatan universal atau universal health coverage (UHC) di kabupaten tersebut. Karenanya, evaluasi dan pembenahan sistem agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan mudah terus dilakukan berdasarkan keluhan yang diterima.
“Tetap kami evaluasi apa permasalahan di lapangan. Kami permudah aturan-aturan, karena ini untuk orang sakit, jangan sampai orang sakit tidak terlayani,” ujar Kepala Dikes Lobar, Arief Suryawirawan, Kamis (19/10/2023).
Pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala puskesmas (kapus) untuk melayani semua pasien. Jangan sampai ada penolakan pelayanan terhadap pasien. Karena kata dia, dari hasil evaluasi sementara yang telah dilakukan pihaknya masih ada penyesuaian yang perlu dilakukan dengan sistem pihak BPJS Kesehatan, terlebih UHC ini masuk sistem BPJS Kesehatan.
“Di BPJS ada aturan main yang bisa dilayani sistem BPJS (Kesehatan) adalah orang yang sudah terdaftar baik kelas I, II dan III. Dengan sistem UHC ini, warga yang belum terdaftar didaftarkan oleh puskesmas di sistem BPJS. Tentu dengan ketentuan ber-KTP Lobar,” terangnya.
Menurutnya, warga tentu terbantu karena bisa didaftarkan langsung. Berbeda dengan yang sebelumnya, di mana proses pendaftaran harus ke OPD terkait dan masyarakat harus menunggu hingga dua minggu, baru kemudian kepesertaannya bisa aktif. “Tapi kalau ini (UHC, Red) sekarang sakit, daftarkan, besok bisa dilayani (kepesertaannya langsung aktif),” jelas Arief.
Saat disinggung jika ada masyarakat yang harus berobat ke rumah sakit di luar wilayah Lobar, baik RSUD Kota Mataram, maupun RSUP NTB, Arief mengatakan prosesnya tetap mengacu pada aturan BPJS Kesehatan, yakni melalui rujukan berjenjang. Dirujuk dulu dari puskesmas, baru kemudian dirujuk ke rumah sakit.
Kendati, di awal penerapan UHC di Lobar ini diakuinya banyak warga mengambil jalur pintas dengan langsung ke rumah sakit. “Ini yang perlu, saya minta tim untuk disosialisasikan ke desa, bahwa ada rujukan. Tidak bisa langsung ke rumah sakit,” tegasnya.
Terkait dengan warga yang belum masuk kepesertaan lalu berobat ke puskesmas masih diminta untuk membayar, pihaknya tak membantah bahwa belum semua masyarakat didaftarkan. Dikes Lobar disebutnya sangat selektif dalam mendaftarkan kepesertaan UHC, mengikuti tingginya animo masyarakat untuk terakomodir.
Pihaknya juga mengkhawatirkan anggaran sebesar Rp3,2 miliar yang disediakan untuk pendaftaran kepesertaan hingga tiga bulan kedepan biasa saja jebol dan tidak mencukupi. Terlebih, animo warga yang mendaftar begitu tinggi, sehingga UHC ini mengalami lonjakan pendaftar di mana dalam sehari jumlah warga yang mendaftar mencapai 150 orang. Sementara untuk tiga bulan awal ini, pihaknya mencadangkan untuk pendaftaran peserta sebanyak 3.900 orang.
“Kalau ini tidak kita rem, habis anggaran untuk kepesertaan ini nanti,” ujarnya. Untuk saat ini, sudah 95 persen warga Lobar yang terdaftar BPJS melalui UHC di Lobar. Sedangkan sisanya 5 persen terdapat sekitar 32 ribu yang belum terdaftar. “Tahun depan kita usahakan dari 95 persen itu ke 98 persen dengan cadangan sekitar 1 persen atau 7 ribu,” tutupnya. (yud)
