Lombok Barat (Inside Lombok) – Warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) mengancam akan memblokir jalan menuju TPA Regional Kebon Kongok. Aksi itu akan dilakukan warga jika kompensasi dampak negatif (KDN) sebagai desa yang menjadi lokasi TPA regional tak kunjung diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai pengelola.
Kepala Desa Suka Makmur, Selamet mengungkapkan sudah puluhan warga mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan KDN tersebut kapan akan dicairkan oleh pihak pemerintah. “Kemarin saja sempat sih ada wacana warga mau blokir jalan di Suka Makmur, karena dana (KDN) ini yang belum juga cair sama Pemerintah Provinsi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (32/08/2023).
Pihaknya pun khawatir, jika KDN tak kunjung direalisasikan hingga beberapa minggu ke depan, maka masyarakat akan melakukan aksi protes. Termasuk dengan memblokade jalan. “Karena kami (Pemdes, Red)) tidak bisa jawab kapan masuk dana itu,” imbuhnya.
Dia menuturkan, dalam hal ini Desa Suka Makmur menjadi kawasan yang paling besar merasakan dampak dari keberadaan TPA Regional Kebon Kongok. Maka besaran kompensasi yang diterima pun diakui seharusnya lebih besar dibandingkan desa-desa lainnya.
“Yang pertama tahun 2018, kalau gak salah nilainya Rp70 juta sekian, terus naik di 2019 jadi Rp119 juta sampai tahun kemarin (2022, Red). Trus untuk tahun ini ada penambahan lagi, nilainya kurang lebih Rp181 juta, belum pasti untuk penambahan ini. Tapi sudah diinfokan kemarin,” tuturnya.
Kata dia, KDN itu biasanya dicairkan ke desa dalam dua termin. Termin pertama biasanya dicairkan sekitar Juni dan termin dua masuk ke kas desa di Desember. Namun, di 2023 ini, diakuinya belum ada sedikitpun pencairan KDN yang diterima Desa Suka Makmur. “Dan sekarang belum ada yang masuk satu pun (KDN), makanya warga protes dari kemarin,” bebernya.
Selamet menyebut pihaknya sudah mencoba mengkonfirmasi hal itu ke DLHK NTB. Namun, tetap tak kunjung ada pencairan, padahal warga berharap KDN itu dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan peringatan HUT RI yang ke-78 kemarin.
“Kami sudah konfirmasi ke DLHK tapi kami dijanji-janjiin terus. Janji mereka terakhir Agustus minggu kedua, tapi kan sekarang ini sudah akhir bulan, tapi belum ada kabar dana itu,” herannya.
Dia menyebut, selama ini masyarakat sering kali mempertanyakan apa kompensasi yang didapatkan dari dampak negatif yang mereka rasakan dengan keberadaan TPA tersebut di tengah-tengah mereka.
“Kalau sampai September ini gak realisasi-realisasi dana itu, takutnya nanti warga Suka Makmur juga yang akan seperti itu (memblokir jalan menuju TPA). Karena Suka Makmur ini kan jantungnya di TPA itu. Kalau warga Suka Makmur sudah tutup, selesai sudah. Mau lewat mana mereka?” tukas Selamet.
Di sisi lain, penggunaan anggaran KDN itu pun disebutnya memiliki presentase, ada yang digunakan untuk meminimalisir dampak dari keberadaan TPA tersebut (pencemaran udara, air dan yang lainnya), kemudian untuk peningkatan kesehatan masyarakat, hingga bansos, serta ada untuk prasarana kantor desa.
Di mana untuk saat ini, kurang lebih ada delapan desa di Lobar yang akan menerima KDN tersebut. Selain Desa Suka Makmur, ada juga Desa Taman Ayu, Banyumulek, Gapuk, Parampuan, Kuranji, Karang Bongkot dan Lelede. Dengan perolehan KDN berbeda-beda, sesuai besaran dampak yang mereka alami.
Pihaknya merasa ada ketidakadilan dalam pembagian besaran KDN tersebut. Karena dia menegaskan, bahwa selain selalu dilewati kendaraan truk pengangkut sampah, tetapi Desa Suka Makmur ini juga menjadi Desa yang ditempati oleh TPA yang saat ini sampahnya sudah menggunung tersebut. Yang dampaknya paling besar yang dirasakan oleh masyarakat Suka Makmur, baik itu kesehatan dan lingkungan.
“Dana tersebut masih kurang adil kalau kami rasakan, Banyumulek kemarin kalau gak salah dia dapat Rp127 juta, Banyumulek kan hanya dilewati. Terus yang di Taman Ayu yang juga mereka dapat juga kalau gak salah Rp120 sekian. Nah, kalau Suka Makmur, dilewati dan ditempati, seharusnya dapat Rp200 sekian juta. Karena dampak yang kami rasakan double,” kritik Selamet. (yud)
