Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong pengelola Taman Narmada untuk menyiapkan solusi adil terkait polemik rencana penataan pedagang yang memicu keresahan di kalangan pedagang kaki lima (PKL). Polemik mencuat setelah kebijakan dinilai kurang disosialisasikan dan berpotensi merugikan masyarakat lokal.
Kondisi ini memicu aksi puluhan pedagang pada akhir pekan lalu yang menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana penataan tersebut. Anggota Komisi II DPRD Lobbar, Tunik Haryani, menilai penataan kawasan wisata merupakan hal wajar, namun tidak boleh dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kita cari titik tengahnya seperti apa lah, jangan ribut-ribut. Sepertinya kan tidak enak, apalagi itu kan kawasan wisata. Supaya bisa tertib, supaya rapi juga,” ungkap politisi perempuan dari Partai Gerindra itu.
Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi kebijakan yang dinilai muncul tiba-tiba sehingga memicu gejolak. Menurutnya, setiap perubahan di ruang publik yang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat harus dilakukan secara transparan agar pedagang tidak merasa terpinggirkan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi II DPRD Lobar berencana melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola PT Tripat, guna menjembatani aspirasi pedagang dan kebijakan yang diambil. “Karena kita dari awal juga dapat informasi tiba-tiba sudah muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, makanya itu yang tidak kita inginkan. Lebih baik kita duduk sama-sama, ambil jalan tengahnya seperti apa untuk kebaikan bersama,” jelas Tunik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sistem penataan yang adil tanpa tebang pilih serta kejelasan terkait biaya atau retribusi lapak. “Penataan seperti apa, yang penting ini sifatnya adil. Jangan ada yang masih bertahan, ada yang keluar. Toh juga kalau seumpama itu pakai biaya, ya dibicarakan saja dengan baik. Tarifnya, retribusinya untuk di Taman itu berapa,” paparnya.
Ia menambahkan, sebagai kawasan wisata berstatus Geopark, Taman Narmada membutuhkan pengelolaan yang baik dan suasana kondusif untuk menjaga citra daerah. “Jangan sampai ribut-ribut, ini tidak enak kita sesama warga Narmada. Apalagi ini kan kawasan wisata, Geopark lagi. Jangan sampai citranya itu negatif. Apalagi sekarang sudah sepi kayak gitu. Bagaimana lah kita membangun kalau situasi tidak kondusif,” tandasnya.
DPRD berharap konflik antara pedagang dan pengelola dapat segera diselesaikan melalui dialog guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor pariwisata di daerah tersebut.
