Lombok Tengah (Inside Lombok) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai menyiapkan digitalisasi pembayaran parkir untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target kontribusi Rp600 juta per tahun, Senin (4/5/2026).
Kepala Dishub Loteng, Baiq Sri Damayanti Wiradharma, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan sistem dan sumber daya pendukung agar penerapan pembayaran non-tunai dapat berjalan optimal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan parkir.
“Kami mempersiapkan segala hal, termasuk kesiapan untuk meminimalisir kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir. Ini sudah menjadi rencana ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Dishub Loteng akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap juru parkir guna memastikan seluruh petugas memiliki legalitas resmi. Pendataan tersebut juga mencakup perjanjian tertulis dalam penerapan sistem pembayaran digital.
“Pendataan juru parkir ini penting agar semua memiliki legalitas yang jelas. Dengan sistem non-tunai, secara otomatis pendapatan akan langsung masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Dishub akan melakukan uji petik di 55 titik parkir yang tersebar di wilayah Loteng, disertai penguatan koordinasi dengan para juru parkir di lapangan. Pemerintah daerah menargetkan sektor parkir dapat menyumbang PAD sebesar Rp600 juta per tahun.
“Memang sudah ada target Rp600 juta per tahun dari pengelolaan parkir. Itu yang kita dorong, dan kita optimis bisa memaksimalkan capaian tersebut,” tandasnya.
