Mataram (Inside Lombok) – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tidak ada sistem pendaftaran dalam program Sekolah Rakyat saat melakukan kunjungan ke salah satu sekolah rakyat di NTB, Kamis (16/4/2026). Program ini menyasar masyarakat miskin berdasarkan data resmi pemerintah tanpa melalui seleksi akademik.
Dalam kunjungan tersebut, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul berinteraksi dengan peserta didik serta penyandang disabilitas. Salah seorang penyandang disabilitas juga mempersembahkan lagu berjudul Perahu Kertas di hadapan Menteri Sosial dan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang berlangsung di Sentra Paramita, Kabupaten Lombok Barat.
Gus Ipul menyebut perkembangan sekolah rakyat di NTB menunjukkan kemajuan signifikan meski masih menggunakan fasilitas sementara. “Ini gedung sementara dan sudah lebih bagus,” katanya.
Ia menjelaskan, sekolah rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan di sejumlah daerah, termasuk Lombok Barat. Program ini dinilai memberikan dampak terhadap peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan peserta didik. “Lebih percaya diri. Lebih kelihatan talentnya. Dan mampu berbicara dengan baik di depan umum. Itu adalah perkembangan yang Istimewa,” ujarnya.
Menurutnya, mekanisme penerimaan peserta didik tidak melalui pendaftaran umum, melainkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya untuk masyarakat pada desil 1 dan 2. Proses penjangkauan dilakukan langsung oleh pendamping dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik.
“Ini yang utama. Setelah data itu kita dapat ada penjangkauan didatangi oleh pendamping dari Kemensos dan juga Dinsos, Mendikdasmen dan BPS,” katanya.
Ia menegaskan, proses seleksi dilakukan secara ketat tanpa praktik titipan atau pungutan. Koordinasi dengan orang tua menjadi bagian penting sebelum peserta didik ditetapkan. “Dalam seleksi ini tidak boleh ada titipan, suap menyuap dan tidak ada sogok menyogok dan ini murni dari keluarga yang tidak mampu,” tegasnya.
Gus Ipul menambahkan, jika terdapat peserta didik yang mengundurkan diri, maka posisinya akan digantikan oleh calon lain yang telah menunggu. “Kalau ada yang mundur, banyak yang dibelakang yang sudah siap. Misalnya alokasi 50 siswa dan ada yang mau mundur maka ada lagi,” katanya.
Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat akan terus dikembangkan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
