KSP: Butuh Solidaritas Nasional Tangani COVID-19 di Timur Indonesia

Deputi V KSP Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani.

Jakarta (Inside Lombok) – Pejabat di Kantor Staf Presiden mengatakan diperlukan solidaritas nasional untuk ikut menangani penyebaran COVID-19 di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Kita tidak bisa melihat penanganan COVID-19 ini sebagai kerja sektoral, tapi membutuhkan solidaritas nasional,” ujar Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodharwardani dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sebagaimana siaran pers di Jakarta, Minggu.

Jaleswari mengatakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Kawasan Timur Indonesia telah melakukan berbagai upaya secara optimal. Kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus dilakukan untuk menangani kendala yang terjadi, seperti pemenuhan berbagai alat kesehatan bagi tenaga medis serta penyaluran bantuan sosial.

“Untuk mengatasi pandemi ini, kita perlu membangkitkan modal sosial berdasarkan keunikan daerah masing-masing. Kami berterima kasih atas kerja sama atau kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Jaleswari.

Kantor Staf Presiden menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kawasan Timur Indonesia secara virtual untuk meninjau dan memastikan penanganan COVID-19 di 4 Provinsi Kawasan Timur Indonesia, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

Pada rapat tersebut, Jaleswari menegaskan pentingnya mengantisipasi transmisi lokal karena datangnya pemudik serta memutus rantai penularan lebih lanjut dari pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).

Karena itu, kata dia, diperlukan upaya mitigasi penanganan di daerah.

“Kita perlu mempersiapkan beberapa skenario jika pada dua hingga tiga bulan ini COVID-19 tidak mereda,” kata Jaleswari.

Pada rapat tersebut, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menjelaskan, Provinsi Sulsel batal menerapkan PSBB karena masyarakat di 24 kabupaten dan kota memiliki disiplin tinggi dan menerapkan inovasi lokal.

“Kami melakukan isolasi didukung pemenuhan logistik dan bekerja sama membentuk program duta COVID-19. Bersama seluruh forkopimda dan paramedis terus mendorong memutus rantai penularan COVID-19. Hampir tidak ada gejolak di daerah, kami juga membuat posko pengaduan,” ujarnya.

Pemerintah provinsi Sulsel juga menyediakan lima RS untuk menangani pasien dengan gejala ringan dengan total 350 kamar. Selain itu juga terdapat lima RS yang dilengkapi ventilator untuk menangani pasien dengan penyakit penyerta.

“Jumlah pasien terus menurun. Kami punya target pada akhir Mei ini sudah tidak ada kasus dan dideklarasikan sebagai daerah hijau. Kami berupaya keras karena Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tidak boleh terganggu COVID-19,” kata Nurdin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulteng Hidayat Lamakarate menjelaskan di daerahnya ada 18 RS yang ditunjuk untuk menangani COVID-19. Gubernur mengeluarkan kebijakan untuk memberi insentif bagi tenaga kesehatan yang tidak mendapat dukungan dari pusat.

Selain itu Pemprov Sulteng juga memberikan bantuan sejumlah Rp33 miliar berupa beras bagi masyarakat miskin serta menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan.

Semua kabupaten/kota di Sulteng, katanya, terus proaktif melakukan penelusuran kasus baru. Rapid test yang dilakukan di daerah juga memberi hasil nonreaktif.

Wakil Gubernur NTB Sitti Djalilah menjelaskan, kondisi di daerahnya terkontrol dengan baik, namun tugas besar di NTB adalah pada Klaster Gowa yang sudah menjalani rapid test dan dan terdapat masyarakat yang reaktif yang seluruhnya sudah dikarantina dan jika diketahui positif harus dirawat di RS.

Sementara Pemprof Maluku mengaku telah memperketat pintu masuk dan melakukan screening bagi yang melakukan perjalanan. (Ant)