Mataram (Inside Lombok) – Jelang pilpres 2024 mendatang sebuah gerakan politik ramai di media sosial X (Twitter). Gerakan itu adalah “Salam 4 Jari”, apa maknanya?
Berdasarkan informasi yang dihimpun Inside Lombok, gerakan Salam 4 Jari diinisiasi oleh Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, John Muhammad lewat akun media sosialnya. Gerakan ini dianggap sebagai lambang penolakan untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan mendukung bersatunya simpatisan capres – cawapres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
John Muhammad menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk kekecewaan dan protes publik atas lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres setelah adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, serta pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh ikut berkampanye dan memihak sehingga dengan terang-terangan mendukung Gibran yang merupakan anaknya.
“Kenapa kita protes, karena di akhirnya kan sebenarnya ada pasal yang tidak memperbolehkan kalau dia mendukung yang didukung itu ada kaitan saudara atau kerabat,”
kata John, seperti dikutip dari merdeka.com.
Atas dasar kekecewaan pada sikap pemerintah yang dinilai abai bersikap tegas pada berbagai dugaan pelanggaran itu, maka John meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan semangat gerakan Salam 4 Jari yang diinisiasinya. “Pertama, please jangan golput! Karena dengan tidak memilih sama saja membiarkan paslon nomor 2 menang. Suaramu sangat berarti,” ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat yang memiliki keprihatinan yang sama pada pelanggaran etika, potensi kecurangan pemilu, dan kerugian jika memilih paslon nomor 2 agar memilih antara pasangan Anies – Muhaimin atau Ganjar – Mahfud pada pemilu mendatang.
Dijelaskannya, ada empat makna gerakan Salam 4 Jari itu. Antara lain sebagai simbol menghendaki koalisi paslon nomor 1 dan 3 melalui tangan kita sendiri (tangan rakyat, bukan elit); simbol membela sila keempat Pancasila ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat (demokrasi) melalui musyawarah-mufakat; sebagai isyarat internasional untuk tanda bahaya dan/atau meminta pertolongan; serta simbol asa kekuatan politik baru (keempat) yang lebih progresif melawan oligarki dan politik dinasti. (r)
