Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 (E-Katalog 6.0) sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat proses belanja pemerintah, meningkatkan transparansi, serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KLU, Saeful Bahri, mengatakan bahwa penerapan E-Katalog 6.0 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan transformasi digital pengadaan. “Katalog Elektronik Versi 6 ini dikembangkan dari platform ekosistem digital pengadaan milik LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yaitu Inaproc,” ujarnya, Jumat (31/10).
Ia menjelaskan, sistem Inaproc dirancang dengan pendekatan user-centric atau berorientasi pada pengguna. Pendekatan ini memungkinkan fitur-fitur di dalamnya memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi baik bagi instansi pemerintah sebagai pengguna maupun bagi pelaku usaha sebagai penyedia.
“Seluruh fitur dibuat agar pengguna baik pemerintah maupun penyedia dapat menikmati proses pengadaan yang lebih mudah, cepat, dan efisien,” jelasnya.
Melalui penerapan E-Katalog 6.0, seluruh proses pengadaan di KLU yang menggunakan dana APBN maupun APBD kini dapat dilakukan sepenuhnya secara digital melalui metode E-Purchasing. “Jadi nanti ini akan memangkas proses panjang lelang konvensional,” katanya.
Saeful menambahkan, sistem baru ini memiliki sejumlah fitur utama, seperti manajemen akun terpusat yang memungkinkan pengguna SPSE mengelola akses ke berbagai sistem pendukung secara terpadu, serta manajemen penyedia yang memudahkan pelaku usaha menayangkan produk, melakukan negosiasi harga, dan menyelesaikan transaksi langsung dengan instansi pemerintah
. “Pelaku usaha sudah bisa menayangkan produk, memantau permintaan, mengajukan penawaran harga, hingga menyelesaikan transaksi dalam satu portal terintegrasi. Semua ini untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan inklusif,” terangnya.
Pemerintah daerah KLU berharap pemanfaatan E-Katalog 6.0 dapat mempercepat realisasi belanja negara di KLU sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
