Mataram (Inside Lombok) – Dinas Kebudayaan Provinsi NTB mulai menyusun peta jalan pemajuan kebudayaan sebagai langkah strategis menjadikan budaya sebagai arah utama pembangunan daerah. Langkah ini seiring dengan terbentuknya dinas kebudayaan sebagai lembaga tersendiri, terpisah dari urusan pendidikan. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan kebudayaan tidak lagi sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi berperan sebagai fondasi pembangunan.
Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhamad Ihwan, menegaskan bahwa kebudayaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya ditampilkan dalam festival atau perayaan tertentu. “Budaya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi fondasi masa depan. Ia harus hidup dalam perilaku masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu perubahan mendasar yang tengah dibangun adalah menggeser peran dinas dari penyelenggara kegiatan menjadi orkestrator kebudayaan daerah. Selama ini, berbagai agenda budaya di NTB berjalan secara parsial, seperti Festival Rimpu di Bima, tradisi di Lombok, hingga budaya lokal di Sumbawa yang belum sepenuhnya terhubung dalam satu narasi besar. “Kami ingin seluruh agenda budaya bergerak dalam arah yang sama dan saling menguatkan,” katanya.
Sebagai langkah awal, Dinas Kebudayaan NTB memprioritaskan penguatan data melalui pendataan digital 12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), mulai dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, hingga cagar budaya dan pengetahuan tradisional. Ihwan menilai, tanpa basis data yang kuat, kebijakan kebudayaan akan sulit diarahkan secara tepat sasaran. Karena itu, inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi budaya di seluruh kabupaten/kota terus didorong secara terpadu.
Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti fenomena yang disebut sebagai krisis identitas di kalangan generasi muda, seiring perubahan pola komunikasi digital yang dinilai mulai mengikis nilai-nilai budaya lokal. Untuk itu, Dinas Kebudayaan NTB menggagas program “Budaya Masuk Sekolah” yang tidak hanya menekankan simbol, tetapi juga penguatan nilai-nilai seperti etika, penghormatan, dan karakter.
“Yang utama bukan sekadar pakaian adat, tetapi bagaimana nilai budaya hidup dalam keseharian, seperti menghormati orang tua dan menjaga tutur kata,” jelasnya. Dalam implementasinya, Dinas Kebudayaan NTB membangun sinergi lintas sektor, antara lain dengan Dinas Pendidikan untuk penguatan muatan lokal, BPBD untuk mitigasi berbasis kearifan lokal, serta Dinas Pariwisata untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya.
Selain itu, literasi budaya bagi aparatur sipil negara (ASN) juga mulai didorong melalui kerja sama dengan lembaga pengembangan sumber daya manusia, guna meningkatkan pemahaman terhadap karakter sosial masyarakat NTB. Ke depan, Dinas Kebudayaan NTB menyiapkan 12 program unggulan, di antaranya penguatan data OPK, pengembangan desa budaya, revitalisasi permainan tradisional, digitalisasi warisan budaya, hingga penguatan ekonomi budaya berbasis masyarakat.
Meski menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran, Ihwan optimistis pendekatan kolaboratif dapat menjadi solusi untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di daerah. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari perubahan sikap masyarakat, terutama generasi muda. “Jika generasi muda tetap santun, bangga dengan budayanya, dan percaya diri membawa identitas daerah, maka di situlah kebudayaan bekerja,” pungkasnya.
