Lombok Utara (Inside Lombok) – Gedung baru DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga pertengahan Januari 2026 belum juga ditempati meski pembangunan fisik gedung utama telah dinyatakan rampung. Kondisi ini menimbulkan sorotan karena masa pemeliharaan bangunan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memastikan kualitas konstruksi.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKP KLU, Rangga Wijaya, menyatakan gedung idealnya ditempati sejak masa pemeliharaan dimulai agar potensi kerusakan dapat segera diperbaiki oleh kontraktor. “Jika ditempati sekarang dan ditemukan retakan di bagian depan, sementara masa pemeliharaannya sudah habis, maka itu sudah bukan lagi tanggung jawab kontraktor,” ujarnya, Rabu (14/1).
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan status pada dua bangunan di kompleks DPRD tersebut. Gedung utama telah menyelesaikan serah terima akhir atau Final Hand Over (FHO) sehingga masa pemeliharaannya berakhir, sementara gedung aula baru menjalani serah terima awal atau Provisional Hand Over (PHO) pada 25 Desember 2025.
“Jadi gedung ini masih memiliki masa pemeliharaan selama enam bulan ke depan. Maka saat masa pemeliharaan itu penting ditempati, supaya bisa diketahui mana bagian yang kurang,” tuturnya.
Secara fungsional, lantai satu dan dua gedung utama serta gedung aula dinyatakan siap digunakan. Namun, Rangga menduga belum ditempatinya gedung tersebut berkaitan dengan persoalan estetika dan kelengkapan interior. “Secara fungsi fisik, sudah bisa ditempati. Kemungkinan belum digunakan karena interior dan penataan ruangannya yang belum siap,” katanya.
Rangga menegaskan kewenangan Dinas PUPRKP hanya sampai pada penyelesaian konstruksi fisik bangunan. Pengadaan furniture, sekat ruangan, dan penataan interior menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD KLU. “Tugas kami di DPUPR sudah tuntas membangun gedungnya. Urusan interior itu bukan lagi ranah kami, melainkan Sekretariat DPRD yang menyiapkan,” pungkasnya.
