Lombok Utara (Inside Lombok) – Persoalan sampah liar kembali mencuat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) setelah ditemukan tumpukan sampah di sepanjang jalan raya Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung. Sampah bahkan terlihat menumpuk hingga ke pinggir kali, sebagaimana terekam dalam video yang beredar, dan dikhawatirkan dapat memicu penyumbatan aliran air serta bencana banjir.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD KLU menilai ada dua faktor utama penyebab maraknya pembuangan sampah liar, yakni minimnya fasilitas pembuangan sampah atau rendahnya kesadaran masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan masyarakat tidak dapat sepenuhnya disalahkan apabila pemerintah belum menyediakan sarana yang memadai.
“Kita mau salahkan masyarakat karena buang sampah sembarang? bisa jadi karena masyarakat tidak ada tempat buang sampah mereka. Kalau pemerintah tidak menyiapkan fasilitas, mereka bingung mau buang sampah kemana,” ujarnya, Selasa (27/1).
Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam menangani persoalan sampah yang dinilai tidak kunjung tuntas. Menurutnya, selama ini penanganan sampah cenderung bersifat reaktif, karena petugas baru turun setelah ada keluhan masyarakat.
“Kalau cuman di angkut setiap ada masyarakat yang komplain karena ada tumpukan sampah setiap hari, pasti itu terjadi. Tetapi Pemda tidak menyiapkan mereka tempat untuk buang sampah mereka,” terangnya.
Selain itu, DPRD menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang telah dibangun di sejumlah desa. Fasilitas tersebut dinilai mubazir karena tidak difungsikan secara maksimal, padahal pembangunannya menggunakan anggaran yang cukup besar.
“Sayang bangunan dan peralatan yang di berikan ke TPS3R itu dengan anggaran yang cukup besar, malah tidak digunakan. Kan mubazir bangunan dan peralatan tersebut. Polemik sampah ini bukan hanya di Gili bahkan di darat setiap hari terjadi,” ungkapnya.
Artadi mendesak Dinas Lingkungan Hidup KLU untuk lebih proaktif mengarahkan masyarakat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar pengelolaan sampah desa dapat berjalan. “Kalau nggak ada TPS3R, ya tinggal dinas arahkan masyarakat untuk bentuk KSM dan siapkan fasilitasnya seperti motor roda tiga dan lain-lain,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar serius menangani persoalan sampah, khususnya yang menumpuk di aliran sungai. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi bencana jika dibiarkan.
“Jangan nanti sudah ada bencana, baru Pemda grasak-grusuk. Kami minta pemerintah serius. Dinas harus tegas dan manfaatkan TPS3R yang ada. Jika sarana tersedia dan edukasi jalan, saya yakin masalah sampah ini bisa tuntas,” pungkasnya.
