Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menekankan komitmen untuk mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, menyampaikan kondisi ekonomi makro daerah menunjukkan tren positif, salah satunya melalui penurunan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). “Persentase penduduk miskin kita turun dari 23,96 persen di tahun 2024 menjadi 20,74 persen pada 2025. Ini adalah bukti bahwa intervensi kebijakan yang kita lakukan mulai membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan warga,” ujarnya, Kamis (5/3).
Ia menegaskan pembangunan tahun 2027 harus dilakukan secara inovatif dan efisien, serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. “Partisipasi generasi muda, perempuan, lansia, hingga penyandang disabilitas adalah penegas bahwa pembangunan di Lombok Utara tidak akan meninggalkan siapapun,” tuturnya.
Beberapa fokus pembangunan yang dirancang antara lain penguatan ekonomi lokal berbasis desa dan UMKM untuk mendorong kemandirian fiskal, pembangunan infrastruktur tangguh yang berwawasan kebencanaan, serta peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Kepala Bidang P2EPD Bappeda NTB, Firmansyah, menyatakan arah kebijakan pembangunan KLU dinilai selaras dengan visi Pemerintah Provinsi NTB, termasuk dalam pengelolaan sampah dan penguatan program Desa Berdaya di sejumlah wilayah.
“Kami berharap ada juga pengetahuan dalam pengelolaan sampah, serta mengajak pemerintah daerah dan masyarakat turut serta mendukung program desa berdaya, selain itu dukung berbagai program terbaik cepat seperti MBG, Sekolah Rakyat dan sebagainya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, menyampaikan sebanyak 886 pokok pikiran (Pokir) DPRD telah diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mengingat 80 persen warga kita adalah petani, perencanaan ini harus berpihak pada mereka. Kami juga mendesak Pemda memperbanyak pelatihan skill untuk menekan angka pengangguran agar masyarakat siap menyerap lapangan kerja,” katanya.
Kepala Bappeda KLU, Hermanto, menambahkan Musrenbang tersebut akan menghasilkan dokumen RKPD 2027 yang bersifat partisipatif dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan.
“Kami ingin memastikan setiap usulan dari desa hingga kecamatan terintegrasi dengan prioritas daerah, sehingga menghasilkan program yang terukur dan berdampak langsung,” tutupnya.
