Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, aktivitas alih fungsi lahan dalam waktu 3-4 tahun ke depan berpotensi menyasar 509 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli di Mataram, Selasa, mengatakan, dengan melihat perkembangan pembangunan di Mataram yang cukup cepat dan pesat, mau tidak mau, legal maupun ilegal masyarakat akan membangun bahkan pada areal LP2B.
“Saat ini memang, 590 hektare LP2B yang sudah kita tetapkan belum tersentuh dan kecil kemungkinan akan terbangun sebab lokasinya di pinggiran. Tapi 3-4 tahun ke depan areal LP2B berpotensi terdampak alih fungsi lahan,” katanya.
Lebih jauh Mutawalli mengatakan alih fungsi lahan, berdasarkan data terakhir Agustus 2020, terjadi seluas 43 hektare sehingga sisa areal pertanian di Kota Mataram tercatat sekitar 1.400 hektare.
“Untuk data alih fungsi lahan terbaru tahun 2021, masih dalam proses pendataan. Alih fungsi lahan di Kota Mataram hingga saat ini masih didominasi untuk perumahan,” katanya.
Ia mengatakan dalam hal ini pihaknya tidak bisa melarang untuk aktivitas alih fungsi lahan, karena mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beberapa areal yang sebelumnya dilarang ada pembangunan kini dibolehkan.
“Jadi kita tidak bisa melarang lagi, karena RTRW sudah membolehkan,” katanya.
Namun demikian, dalam proses aktivitas alih fungsi lahan terutama untuk perumahan, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pertanian bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap melakukan pengawasan.
Pengawasan yang dilakukan adalah dalam proses pembangunan, pihak pengembang maupun masyarakat umum yang akan melakukan kegiatan alih fungsi lahan tidak boleh merusak saluran irigasi yang ada.
“Keberadaan irigasi harus tetap dipertahankan sebab masih banyak areal sawah produktif di sekitarnya,” ujar Mutawalli. (Ant)
