Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 75.138 rumah dilaporkan mengalami kerusakan setelah bencana gempa yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Agustus 2018. Pemerintah Indonesia kemudian menyatakan akan memberikan sumbangan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dengan total biaya sampai Rp50 juta untuk rumah yang mengalami rusak berat.
Banyak pro-kontra terkait pemberian bantuan tersebut. Mulai dari persyaratan administratif, proses pencairan, maupun keinginan warga untuk pengalokasian dana yang sudah cair.
Dusun Batu Kantar, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Lobar adalah salah satu wilayah terdampak dengan dominasi penerima bantuan rumah rusak berat yang cukup banyak. Sebanyak 114 Kartu Keluarga (KK) dinyatakan berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Salah satu tenaga fasilitator dari CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Alesandro Sujuluden, meneramgkan bahwa ketika pertama kali memasuki wilayah Desa Narmada untuk mensosialisasikan bantuan pembangunan RTG pihaknya sempat mendapat beberapa kendala, khususnya dari segi keinginan masyarakat untuk mengalokasikan sendiri dana tersebut di luar dari aturan Kementerian PUPR.
“Awalnya masyarakat banyak yang mau mentahnya. Ya ada yang mau beli sapi katanya, mau pake nikah, pake beli motor. Tapi kan pemerintah di juklaknya tidak boleh seperti itu,” ujar Alesandro kepada Inside Lombok, Selasa (26/03/2019) di Narmada.
Menurut Alesandro, respon warga mulai berubah setelah melihat salah seorang warga telah memilih RTG dalam bentuk Risha (rumah instan sederhana sehat).
“Awalnya ada yang tidak mau sampai sembunyikan KTP dan KK. Tapi setelah lihat contoh, semua malah datangi kita ke posko,” ujar Alesandro
Di Dusun Batu Kantar sendiri sebelumnya ada 137 KK yang dinyatakan mendapatkan jumlah dana bantuan kategori rumah rusak berat. Namun jumlahnya diturunkan menjadi 114 KK setelah melalui proses validasi.
Dari 114 KK tersebut, 100 KK sudah melakukan serah teruma RTG dalam bentuk Risha pada Februari 2019, sementara 14 KK yang tersisa masuk ke dalam tahap kedua dan sedang melakukan proses finishing.
Senada dengan hal itu Tenaga Ahli Infrastruktur Kementerian PUPR, Wijang, menerangkan bahwa pokok dari percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB adalah solidaritas antara anggota Pokmas sendiri.
“Ada anak yatim piatu umur 17 tahun dan ibu-ibu yang sudah tua, sekarang rumahnya sudah jadi karena massanya membantu. Inilah esensi dsri gerakan pokmas itu,” ujar Wijang.
Selain itu, masalah administratif yang kerap dikeluhkan semacam data berbeda ataupun nomor NIK KTP yang sama menurut wijang dapat cepat diselesaikan karena pokmas dan pihak Kantor Desa setempat sama-sama saling membantu.
Menanggapi hal tersebut, salah satu ketua pokmas di Dusun Batu Kantar, Nurinah, menerangkan bahwa dirinya sangat bersyukur menerima bantuan tersebut. Salah satunya karena dirinya bisa memilih jenis rumah yang lebih besar ketimbang yang dimilikinya sebelimnya.
“Tidak ada kendala selama pembangunan. Selama ini kita didampingi oleh CPNS-CPNS dari Kementerian PUPR,” ujar Nurinah.
Selain itu, Nurinah menerangkan bahwa pokmas yang dipimpinnya menerapkan sistem gotong royong untuk menambah jumlah dana pembangunan rumah, dimana ongkos untuk tukang dapat diambil oleh anggota pokmas yang bergotong royong membangun rumahnya sendiri.
“Kalau 50 juta ya memang kurang. Misalnya seperti saya, saya ikut jadi tukang untuk cari tambahan. Jadi setiap ada kerjaan di RTG yang lain bisa juga kita kerjakan untuk cari tambahan,” ujar Nurinah.
Untuk mencapai kondisi 100% sendiri, Nurinah menerangkan bahwa dibutuhkan dana setidaknya Rp75 juta untuk RTG jenis Risha dengan tipe 36. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem gotong royong antar pokmas dalam oembangunan RTG tersebut.
Nurinah sendiri menunggu selama lima (5) bulan sejak Agustus 2018 untuk dapat membangun rumah. Hal tersebut diterangkannya bukan karena lama menunggu bantuan cair, melainkan menunggu teman satu kelompok pokmas untuk membangun RTG bersama-sama. Hak tersebut merupakan strategi dari pokmas untuk menghindari kecemburuan sosial yang mungkin muncul jika dirinya mendahulukan diri untuk membangun RTG tersebut.
Berdasarkan data BPBD NTB sendiri sebanyak 51.111 rumah rusak berat telah didirikan di seluruh NTB. Sementara 22.981 sisanya masih dalam proses pembangunan dengan didampingi oleh fasilitator-fasilitator percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
