Lombok Tengah (Inside Lombok) -Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Tengah (Loteng) M. Samsul Qomar menanggapi pemberitaan terkait kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet asal Loteng yang bertanding di gelaran PON XX Papua.
Menurut dia, apa yang dipersoalkan oleh banyak pihak terkait dengan pemberian uang Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) bagi atlet Loteng, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Uang Pelatda untuk atlet PON sudah ditanggung semuanya oleh pemerintah provinsi dengan total anggaran mencapai Rp18 miliar. Jadi artinya itu bukan tanggungjawab KONI Kabupaten,” jelasnya, Sabtu (9/10).
Adapun KONI kabupaten, lanjutnya, hanya memberikan bantuan yang disebutnya sebagai dana partisipasi bagi atlet Loteng yang bertanding di PON Papua. Sejauh ini, sudah ada dana partisipasi sebesar Rp60 juta yang sudah diberikan kepada para atlet.
Dia mengaku hanya dana sebesar itu yang bisa diberikan karena anggaran di KONI sangat terbatas.
Diterangkan, untuk tahun anggaran 2020 KONI Loteng hanya menerima anggaran Rp500 juta. Jumlah tersebut terbilang jauh berkurang dari anggaran 2018 yang mencapai Rp1,9 miliar.
“Sementara beban KONI tahun 2020 lebih berat karena ada PON,”katanya.
Untuk memfasilitasi kebutuhan atlet, termasuk yang bertanding di PON XX Papua, Koni Loteng sebenarnya mengajukan anggaran Rp1,4 miliar. Namun hanya terealisasi Rp500 juta yang diperuntukkan juga untuk dana operasional KONI, rehab kantor, musyawarah olahraga kabupaten, pelantikan, dan lain-lain.
“Sehingga anggaran yang tersisa hanya Rp130 juta untuk dukungan PON Papua,”katanya
Sisa anggaran tersebut kemudian digunakan untuk memberikan dana apresiasi bagi atlet yang mengikuti PON Papua, di mana Loteng mengirimkan sembilan atlet, dengan tambahan empat atlet baru dari cabang olahraga selancar ombak dan e-sport.
“Semua harus diberlakukan sama karena atlet Loteng. Sehingga kita menghitung ulang berapa uang yang bisa kita berikan,”katanya.
Dana apresiasi disebut Syamsul bersifat sukarela, sebagai bentuk perhatian daerah terhadap atlet yang bertanding. Sedangkan untuk pembayaran uang pelatda yang dipermasalahkan ditekankan menjadi tanggung jawab provinsi.
“Dan kami harapkan hal ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Jangan hanya diam saja melihat hal ini,” tandasnya.
