31.5 C
Mataram
Sabtu, 27 April 2024
BerandaBerita UtamaJadi Penyangga DSP Mandalika, Jalan di Desa Mekar Sari Masih Juga Rusak

Jadi Penyangga DSP Mandalika, Jalan di Desa Mekar Sari Masih Juga Rusak

Kondisi jalan yang masih rusak di desa wisata Mekar Sari, kecamatan Narmada. (Inside Lombok/Istimewa).

Lombok Barat (Inside Lombok) -Kondisi jalan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, masih rusak parah. Padahal desa tersebut dengan mendapat surat keputusan (SK) pemerintah pusat sebagai daerah penyangga Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika yang menjadi lokasi gelaran World Superbike dan MotoGP.

Anggota DPRD Lobar, H. Jumahir menyoroti kurangnya penataan infrastruktur di Desa Mekar Sari tersebut. Anggota legislatif dapil Narmada – Lingsar tersebut menilai pemerintah belum menunjukkan perhatian serius untuk mendukung akses infrastruktur dalam pegembangan desa wisata ini.

Kondisi jalan yang masih rusak parah menurutnya menjadi keluhan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke sana. Termasuk juga masyarakat yang ada di kawasan itu.

“Sampai sejauh ini, saya belum lihat adanya sharing program atau sharing pekerjaan dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi, atau kabupaten dalam menangani persoalan ini” ujar Jumahir, saat ditemui Jum’at (8/10).

- Advertisement -

Kurangnya perhatian tersebut sangat disayangkan. Mengingat dalam peninjauan RPJMD 2019-2024 kawasan agrowisata seperti Desa Mekar Sari seharusnya menjadi prioritas.

Menurut Jumahir, pemerintah perlu melakukan penanganan lintas sektoral yang bisa juga dengan pihak-pihak swasta. Walaupun hingga saat ini RPJMD mengenai pengembangan agrowisata itu masih dalam pembahasan. Tetapi kondisi akses dan sarana prasarana di puluhan desa wisata yang digaungkan di Lombok Barat diakuinya masih butuh perhatian.

“Penanganan lintas sektor itu saya kira sangat perlu. Misalnya untuk mengatasi persoalan lampu jalan, atau pun jalan raya yang masih rusak” saran dia.

Kendati demikian, kendala anggaran yang terjadi akibat pandemi Covid-19 diakui menjadi permakluman bersama. Namun masih banyak celah dinilai masih bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan penataan infrastruktur tersebut.

“Contohnya, dari pihak dewan pengawas BPJS pusat, dari program CSRnya siap membantu 1.500 titik lampu untuk penerangan jalan di Lobar,” ungkap Jumahir. Dengan begitu keselarasan dalam mengatasi persoalan itu dengan pihak-pihak lintas sektoral tersebut perlu lebih dikoordinasikan lagi.

Terlebih, dirinya melihat, pariwisata menjadi salah satu tumpuan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Lobar. Sehingga pengembangan desa wisata dinilai harus digarap serius. Dengan harapan dapat membantu menghidupkan kembali juga perekonomian masyarakat setempat, yang tak kalah terpuruk akibat pandemi yang terjadi.

- Advertisement -

Berita Populer