Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Lobar heran Pemda Lobar mengaku tidak memiliki anggaran untuk pemeliharaan ruang terbuka yang ada. Padahal kondisi ruang terbuka yang ada di Lobar memprihatinkan lantaran tak pernah terawat.
“Mana yang kita anggap dalam pembangunan ini adalah prioritas. Kalau taman kota prioritas, lalu dipercantik, kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tempat berjualan bagus, orang yang datang merasa nyaman duduk, pasti menghasilkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha saat ditemui di gedung DPRD Lobar, Selasa (30/08/2022).
Pihaknya menilai, bila memang penataan dan perawatan itu dianggap prioritas, maka sudah sepantasnya Pemda mengalokasikan anggaran. “Kalau pikiran kita ada tentang mana yang harus diprioritaskan, saya kira anggaran itu juga harus diprioritaskan,” ketusnya.
Ia mengaku heran, kenapa Pemda Lobar sampai mengaku tidak memiliki anggaran untuk perawatan ruang terbuka yang harusnya dapat menjadi lokasi wisata yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat.
“Saya juga heran, kenapa kok itu bisa terjadi. Kalau ini (perawatan) yang kita anggap prioritas, mestinya lebih banyak anggaran yang kita alokasikan,” lanjutnya. Sehingga, dalam kondisi ini, Adha menyebut pemda bisa dievaluasi apakah menganggap hal-hal ini sebagai prioritas atau tidak. Walau diakuinya memang banyak keluhan terkait keterbatasan kondisi anggaran pasca pandemi Covid-19 saat ini.
Sementara itu, Kadis Perkim Lobar, H. Baharudin Basya menyebut tidak adanya anggaran untuk perawatan yang mengakibatkan ruang terbuka yang ada itu jadi minim perhatian. Bahkan terabaikan dari tahun ke tahun.
“Makanya kita sangat bergantung pada anggaran yang ada, memang gak ada sama sekali (anggaran untuk ruang terbuka di Lobar),” ungkapnya.
Perawatan Taman Kota Gerung saja, kata dia, perlu dimulai dengan melakukan review desainnya. Akan ditata seperti apa taman kota tersebut. Bahkan hal itu pun telah diusulkan pihaknya saat rapat bersama Banggar.
“Semua fasilitasnya kita coba usulkan (anggarannya), termasuk listrik, musala dan ini membutuhkan uang yang tidak sedikit,” ungkap Baharudin.
Tidak hanya itu, ia mengaku anggaran untuk pemeliharaan armada milik dinas, hingga untuk perawatan PJU pun saat ini tidak ada. “Untuk PJU pun tidak ada (anggaran) memang bila hari ada anggarannya sebesar Rp250 juta. Tapi itu untuk menyelesaikan jalur BIL I dan BIL II untuk menyelesaikan MotoGP,” beber dia.
Sehingga saat ini, pihaknya tidak memiliki lagi biaya pemeliharaan untuk yang lain. Pihaknya saat ini masih akan menyusun review design dan RAB untuk memetakan kemampuan finansial daerah. Kira-kira penataan apa yang bisa menjadi prioritas untuk disentuh secara bertahap, bila tidak bisa dilakukan secara keseluruhan. (yud)
