Lombok Timur (Inside Lombok) – Dalam menindaklanjuti arahan dari Mendagri tentang upaya penanganan inflasi akibat pengalihan subsidi BBM, Pemkab Lotim langsung melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan mendata jumlah KPM yang akan mendapatkan bantuan subsidi BBM. Terdapat Lebih dari 104 ribu masyarakat Lombok Timur akan menerima bantuan pengalihan subsidi BBM.
“Jumlah tersebut masih belum final, kita menunggu data by name by address (BNBA) dari Kementerian Sosial,” jelas Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Suroto. Dijelaskan, semua masyarakat dapat mengakses bantuan sosial yang disediakan pemerintah, asalkan masuk dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Dana tersebut nantinya akan disalurkan melalui PT. Pos sebanyak dua kali untuk empat bulan, yaitu bulan September sampai dengan Desember. Kepala Desa juga diminta agar melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tidak masuk dalam DTKS, kelompok tersebut nantinya diusulkan untuk menerima bantuan melalui Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.
Plh. Sekda Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasli meminta kepada Kepala Desa agar memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak panik akibat kenaikan BBM saat ini. Dikarenakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasinya seperti bantuan sosial melalui kementerian sosial dengan anggaran Rp12,4 triliun.
“Pemerintah Daerah juga melakukan refocusing anggaran sebesar dua persen, dana yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kita minta masing-masing SKPD dapat menyisir anggaran,” tegasnya.
Bantuan penanganan dampak pengalihan subsidi BBM tersebut juga dikatakan Miftah dapat ditangani melalui dana desa (DD) dengan besaran maksimal 30 persen.
Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy mengatakan bahwa dalam penyaluran bantuan tersebut ia menginginkan agar tidak menyulitkan masyarakat. Serta ia mengingatkan kepada semua pihak untuk menekan inflasi dengan merubah pola dan gaya hidup, atau intinya dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.
“Saya harap penyaluran itu nantinya tidak mempersulit masyarakat,” tegasnya. Sukiman memerintahkan kepada semua pihak untuk membentuk tim verifikasi untuk melakukan pendataan.
Hal tersebut dilakukan demi memastikan semua masyarakat yang berhak menerima dana bantuan ini terpenuhi haknya. “Tim itu nantinya akan melibatkan aparat penegak hukum dan inspektorat daerah serta OPD terkait lainnya,” tuturnya. (den)
