Mataram (Inside Lombok) – Pengurangan pembuangan sampah ke TPA sudah mulai dilakukan di Kelurahan Rembiga. Tahun 2022, Kelurahan Rembiga mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi biogas mini rumahan atau biomiru.
Lurah Rembiga, Husaini, Jumat (6/1) mengatakan tahun 2022 lalu ada enam kepala keluarga (KK) yang mulai mengembangkan pengolahan sampah menjadi biomiru. Enam KK ini terpilih karena dinilai memenuhi syarat, terutama dari lahan yang tersedia.
“Program ini masih jalan, tapi skala masih rumahan. Jadi di Rembiga ada enam penerima manfaat skala rumahan dan sudah beroperasi,” katanya.
Saat ini, biogas yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Di mana, jumlah sampah yang bisa diolah mencapai 25 kilogram per hari.
“Kalau sampah organik syaratnya harus basah. Jadi kalau misalkan sehari itu kalau tidak salah 25 kilogram (yang diolah),” katanya.
Jumlah sampah yang bisa diolah, sambung Husaini, masing cukup kecil. Karena pengolahan ini belum dilakukan secara masif dan skala besar.
Meskipun demikian, sampah yang dihasilkan oleh enam rumah tangga tersebut tidak dibuang ke TPS, melainkan diolah sendiri untuk dimanfaatkan kembali dalam bentuk lain.
“Sampahnya sendiri tidak keluar ke TPS. Kalaupun nanti kekurangan sampah, nanti sampah-sampah tetangga itu yang diambil. Pengurangan sampah itu dimulai dari rumah tangga dulu,” ujarnya.
Ia mencontohkan, jika satu keluarga membutuhkan 25 kilogram sampah per hari untuk diolah, maka dalam sehari ada sekitar 150 kilogram sampah yang tidak terbuang ke TPS. Sedangkan dalam jangka sebulan, sekitar 4,5 ton sampah yang bisa diolah oleh masyarakat di Kelurahan Rembiga.
“Kebetulan ini kan sumber dananya dari pokir salah satu dewan yang ada di Rembiga. Ini kita juga tidak mudah mencari KPM lain karena persyaratan lahan,” katanya.
Jika program ini dilihat memiliki dampak positif terhadap pengurangan sampah di Kota Mataram, mungkin dana pokir anggota DPRD Kota Mataram bisa dialihkan untuk pembangunan instalasi pengolahan sampah tersebut. Biaya yang harus dikeluarkan sekitar Rp5-6 juta per satu keluarga penerima manfaat.
“Siapapun nanti bisa mengembangkan program ini. Kebetulan kemarin pak camat sudah menyampaikan nanti ada rencana untuk membangun secara komunal. Jadi satu lokasi bisa banyak KPM untuk mengurangi sampah yang dibuang ke sungai,” ungkapnya.
Program ini mulai direalisasikan Desember 2022 lalu. Sedangkan program yang sama di tahun 2023 ini belum dapat dipastikan. Kendati, untuk program yang sudah berjalan diakui mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat.
“Enam KK itu tidak lagi beli elpiji. Ya alhamdulilah, uang dapurnya tidak keluar untuk beli gas,” pungkasnya. (azm)
