Mataram (Inside Lombok) – Penerapan one gate system (OGS) kapal cepat pengangkut wisatawan yang datang dari Bali menuju Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Melihat kondisi itu, DPRD NTB berharap rencana penerapan OGS dapat dikaji lebih mendalam dari semua sisi yang ada oleh Pemda KLU.
“Jangan sampai itu merugikan pelaku-pelaku pariwisata hingga biota laut di sana, dan harus berdampak positif bagi perputaran ekonomi daerah,” ujar Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, Rabu (12/1).
Selain sektor ekonomi dan pariwisata, Isvie menyarankan agar kelestarian alam bawah laut juga menjadi perhatian. Mengingat lalu lintas kapal cepat dari Bali ke Tiga Gili masuk dalam kawasan konservasi.
Jika OGS diterapkan di Tiga Gili, nantinya kapal cepat tidak lagi bisa langsung menurunkan penumpang di sana, melainkan di Pelabuhan Bangsal. Barulah dari Pelabuhan Bangsal wisatawan diangkut menuju Tiga Gili dengan naik armada lokal milik Koperasi Karya Bahari (KKB). Adapun untuk penjemputan wisatawan, kapal cepat bisa langsung ke Gili.
Penerapan OGS sendiri masih menunggu kondisi cuaca membaik. Karena cuaca sekarang ini membuat Pelabuhan Bangsal menerapkan sistem buka-tutup. Untuk itu, dalam waktu dekat akan dilakukan technical meeting untuk menentukan kapan dimulainya OGS di Tiga Gili dengan mengundang semua elemen terkait.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menjelaskan OGS masih dimatangkan lagi sembari menunggu kesiapan fasilitas penunjang di Pelabuhan Bangsal, sehingga wisatawan tetap terlayani dengan baik, aman dan nyaman.
“Karena pindah-pindah itu susah. Apalagi bagasinya wisatawan besar-besar, kalau turun naik, berat mereka. Tidak praktis. Akhirnya tidak harus mereka dipersusah, tapi juga menguntungkan bagi Lombok Utara,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata KLU, Ainal Yakin menerangkan penerapan OGS ini tentunya menuai pro-kontra. Terlebih diketahui wisatawan tentunya memilih hal yang mudah untuk berwisata.
“Setiap kebijakan tentu ada pro dan kontra, tapi dalam hal ini kita harus melihat posisi Pak Bupati sebagai kepala daerah. Beliau tidak melihat kepentingan dari salah satu unsur saja, melainkan kepentingan seluruh masyarakat Lombok Utara,” ujarnya. (dpi)
