Lombok Timur (Inside Lombok) – Tak lama setelah dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) telah menerima beberapa aduan dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan diselesaikan dengan cara mediasi.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P2K2) Disnakertrans Lombok Timur, Raden Bambang Dwi Minardi mengatakan bahwa sejak Satgas PPMI dibentuk terdapat lima personal yang ditemui berdasarkan aduan dari para CPMI, di mana cara penyelesaiannya pun dilakukan dengan cara pendekatan preventif.
“Kita lakukan pendekatan yang preventif mulai dari tingkat desa yakni dengan cara mediasi,” katanya pada awak media, Selasa (07/01).
Dalam menyelesaikan persoalan yang dialami oleh CPMI, peran aktif dari Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dikarenakan dapat memahami psikologis masyarakatnya. Sehingga persoalan yang dialami dapat diselesaikan dengan segera dan cara terbaik.
“Jadi Pemerintah Desa yang paham betul psikologis masyarakatnya,” tuturnya. Bambang mengingatkan bagi masyarakat yang ingin menjadi PMI agar lebih selektif dalam memilih jalur keberangkatan, serta tidak memilih cara ilegal untuk dapat bekerja keluar negeri karena akan dapat sangat berbahaya bagi masyarakat.
“Karena pada dasarnya menurut PP yang berhak merekrut CPMI yakni Disnakertrans dan perusahaan, jadi harus hati-hati memilih perusahaan sebagai jalur menuju luar negeri,” ungkapnya. (den)
