Mataram (Inside Lombok) – DPR RI dan Pemerintah pusat sudah menentukan jumlah biaya haji tahun ini sebesar Rp49,8 juta. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram menunggu keputusan resmi, agar bisa langsung diinformasikan kepada calon jemaah haji (CJH).
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Kota Mataram, H. Kasmi mengatakan dengan telah ditetapkannya jumlah biaya pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ini, daerah akan segera melakukan sosialisasi kepada para jemaah. “Sudah ditetapkan. Tinggal kita tunggu keputusan resminya,” katanya, Kamis (16/2) pagi.
Ia mengatakan, Kemenag Kota Mataram akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada jemaah haji yang akan berangkat tahun ini untuk melakukan pelunasan. “Suratnya sedang diproses dan akan disebar melalui KUA di masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Disebutkan, jika kuota haji tahun ini diberikan secara utuh maka jemaah yang akan diberangkatkan sebanyak 736 orang. Namun secara resmi, Kemenag Kota Mataram belum mendapatkan rilis terkait jumlah jemaah yang akan berangkat tahun ini, karena berdasarkan keputusan sebelumnya, jemaah haji yang ditunda keberangkatannya tahun 2022 lalu akan menjadi prioritas tahun ini.
“Kita belum dapat rilis nama jemaah yang akan berangkat tahun ini. Kita masih menunggu,” katanya. Di samping itu, kenaikan biaya haji tahun ini tidak dibebankan kepada jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran tahun 2020 lalu. Hal ini disebabkan ratusan jemaah sudah melunasi namun pemberangkatannya ditunda karena usia yang tidak memenuhi syarat yaitu 65 tahun ke atas.
“Biaya haji tahun 2020 itu lebih dari Rp30 jutaan. Kalau sudah melunasi jemaah tersebut tidak dibebani lagi untuk melunasi tahun sekarang, yang melunasi itu jemaah yang akan berangkat sekarang,” kata Kasmi.
Disebutkan, jumlah CJH yang ditunda keberangkatannya tahun 2022 lalu yaitu sebanyak 344 orang. “Yang sudah melunasi tahun 2020 itu sebanyak 344 orang jemaah,” ucapnya.
Sesuai dengan setoran awal yaitu sebesar Rp25.500.000, maka jemaah yang akan diberangkatkan tahun ini sesuai dengan rilis nama yang dikeluarkan Kemenag akan menambah biaya kurang lebih Rp24 juta. (azm)
