Lombok Barat (Inside Lombok) – Menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, Dinas Dukcapil Lombok Barat (Lobar) mencatat setidaknya ribuan orang wajib pilih di kabupaten tersebut justru belum memiliki KTP elektronik.
“Itu jumlahnya (yang belum memiliki KTP) 10.933 saat ini,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Saepul Ahkam, Jumat (12/05/2023).
Melihat kondisi itu, pihaknya telah menggencarkan perekaman e-KTP terutama bagi anak-anak sekolah sejak sepekan lalu. Sebelum dilakukan percepatan, jumlah anak sekolah di Lobar yang belum memiliki KTP mencapai 1.500 orang.
“Kalau di awal, siswa sesuai dapodik (yang belum memiliki KTP) tinggal 1.500-an, tapi berangsur menyusut. Karena perekaman terus berjalan di sekolah dan kantor (Dinas Dukcapil, Red),” jelas dia.
Namun ia mengakui, pihaknya masih terkendala dengan peralatan yang masih terbatas. “Nah itu yang menjadi masalah kita, peralatan kita terbatas. Sementara banyak yang harus dilakukan pencatatan. Saat ini saja kita masih memaksimalkan peran UPT untuk melakukan perekaman khusus kepada anak-anak kita yang baru saja lulus sekolah tahun ini,” jelas dia.
Untuk saat ini, Ahkam mengakui pihaknya memiliki tiga unit pelayanan teknis (UPT) di tiga kecamatan, serta memanfaatkan kios adminduk sebagai sarana percepatan pencatat di untuk daerah-daerah yang lokasinya cukup jauh.
Terlebih, KPU sendiri belum lama ini telah rampung melakukan Coklit perekaman dari daftar pemilih sementara (DPS) ke daftar pemilih tetap (DPT). Yang mana hal itu disebutnya, menjadi modal awal pihaknya dalam mempercepat pencatatan.
“Modal awalnya sudah kita punya seperti dasar data melalui pemadanan dengan dapodik yang ada di Dikbud, makanya kita lakukan perekaman ke sekolah-sekolah,” imbuh mantan Kadispar Lobar ini.
Pihaknya mengimbau agar semua sekolah SMA sederajat untuk meminta pelayanan perekaman baik di Dukcapil, UPT, maupun kecamatan. Namun, tak bisa dipungkiri, upaya percepatan ini juga akan turut dipengaruhi oleh ketersediaan blangko, serta kondisi jaringan internet, terutama di daerah pedesaan yang masih blank spot.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat mendistribusikan saat kebutuhan mendesak ini. Karena sampai saat ini blangko kita masih tersisa sekitar 1.500 blangko. Kalau sudah mencapai 500 baru kita minta ke provinsi,” tandasnya. (yud)
