Mataram (Inside Lombok) – Geliat Pedagang Kaki Lima (PKL) di NTB terus meningkat. Hal ini pun mendapat perhatian legislatif maupun eksekutif di lingkup Pemerintah Provinsi NTB karena andil yang cukup besar dalam menggerakan ekonomi masyarakat. Kendati, para PKL juga seringkali menjadi sasaran rentenir alias bank rontok, sehingga diingatkan agar jangan terjerat.
“Jika itu terjadi (terjerat rentenir) maka usahanya tidak akan bisa berlangsung lama, karena pendapatan yang diperoleh akan habis untuk membayar iuran atau pinjaman,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, Kamis (2/11).
Dikatakan, modal yang dibutuhkan para PKL ini bervariasi mulai dari Rp1-2 juta. Namun yang terjadi malah mereka meminjam dana sebesar Rp5 juta rupiah kepada rentenir yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Padahal seharusnya besaran dana yang dipinjam digunakan untuk modal.
“Sisa jualan dari modal yang dipinjam dipakai untuk kebutuhan lainnya. Hari ini mereka mendapat pinjaman, besok paginya sudah ditagih, kadang-kadang Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per hari,” katanya.
Jika itu dilakukan oleh PKL, menurut Muzihir, mereka tidak akan mendiri karena laba yang diperoleh untuk setor iuran pinjaman per harinya. Untuk itu, nantinya pihak legislatif bersama eksekutif akan mencarikan pendanaan dalam menghindari para PKL terjerat rentenir.
Sementara itu, lokasi jualan representatif menjadi langkah awal yang diberikan sehingga para PKL nyaman berjualan dan konsumen betah berbelanja. Sekarang ini para pejuang rupiah ini hadir di berbagai titik maupun lokasi strategis yang ada di Kota Mataram maupun kabupaten/kota lainnya di NTB.
Dukungan pun diberikan dengan menyiapkan lapak atau tempat berjual yang tertata rapi. “Keberadaan PKL yang tertata dengan baik sangat diperlukan dalam memuaskan konsumen. Sehingga penataan pun dilakukan,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti menambahkan penataan PKL salah satunya dilakukan di Dasan Agung Darul Hikmah. Fasilitas ini diharapkan bisa menunjang aktivitas masyarakat di Islamic Center NTB.
Ada sekitar 35 lapak PKL di lokasi tersebut, dan baru terisi 28 lapak. Fasilitas serupa juga dibangun di Kuta dan Penujak dalam menunjang sektor pariwisata di KEK Mandalika. “Jadi kita ingin pergerakan ekonomi masyarakat mulai bergerak dengan memberikan fasilitas atau sarana berdagang yang bagus,” ujarnya. (dpi)
